Delapan Mahasiswa UGM Ditahan di Polda DIY, Sejagad Ajukan 10 Tuntutan
Sejagad menuntut pembebasan delapan mahasiswa UGM yang ditahan di Polda DIY usai kericuhan demonstrasi di depan DPRD DIY.
Tenaga Honorer - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman menyampaikan pendaftaran Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahun Anggaran 2024 Tahap II kembali diperpanjang hingga Senin (20/1/2025).
Kepala BKPP Sleman, R. Budi Pramono mengatakan ada tiga poin penting ihwal perpanjangan jadwal pendaftaran dalam Surat Edaran (SE) tersebut.
Pertama, pejabat pengelola kepegawaian harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada seluruh pihak terkait; kedua, memastikan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendaftar; serta yang ketiga, menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi PPPK. “Dari Pusat ada perpanjangan lagi, tidak begitu tahu pertimbangannya apa, barangkali ada daerah yang masih belum banyak yang daftar,” kata Pramono, Kamis (16/1/2025).
Pramono menambahkan pendaftar CPPPK Tahap II TA 2024 sebanyak 2.223 orang. Formasi juga tidak berubah, yaitu 589 formasi.
BACA JUGA: Hasil Seleksi PPPK Sleman Segera Diumumkan, Simak Jadwalnya
Dari jumlah tersebut, rinciannya, yaitu jabatan fungsional teknis sebanyak 459 formasi, jabatan fungsional teknis guru sebanyak 103 formasi dan jabatan fungsional Kesehatan sebanyak 28 formasi.
Adapun seleksi CPPPK Tahap II masih memprioritaskan eks Tenaga Honorer K2 (THK2) dan tenaga non-ASN yang terdata di database milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jumlah THK2 di Sleman ada sekitar 300 orang dengan beberapa di antaranya diterima dalam seleksi calon PPPK Tahap I/2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sejagad menuntut pembebasan delapan mahasiswa UGM yang ditahan di Polda DIY usai kericuhan demonstrasi di depan DPRD DIY.
MPR menetapkan 9 Desember 2026 untuk sidang pemilihan wapres pengganti Gibran. Prabowo diberi tenggat hingga 25 November.
PB IDI mengungkap penyebab antibiotik masih diresepkan tidak rasional, mulai keterbatasan alat diagnosis hingga ekspektasi pasien.
BPJT menyiapkan 11 jalan tol fungsional sepanjang 244,95 km saat Nataru 2026/2027, termasuk Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen.
Ibnu Sugeng Riyanto terancam PAW dari DPRD Gunungkidul setelah diberhentikan dari seluruh tugas partai oleh PKB.
DKPP menyatakan empat dari lima aduan etik terkait syarat pendidikan Gibran saat Pilpres 2024 siap disidangkan pada 2026.