Pilur di 31 Kalurahan, DPRD Gunungkidul Minta Warga Cerdas Memilih
Pilur serentak digelar di 31 kalurahan Gunungkidul September 2026. DPRD meminta warga aktif mengawasi tahapan dan cerdas memilih.
Tanah Longsor - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul berencana menetapkan status siaga darurat bencana seiring meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan tahun ini. Dengan status itu, pemerintah dimungkinkan mempercepat koordinasi lintas instansi tanpa harus menunggu status darurat penuh.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bantul, Bambang Huda Riyanto, menyebut, dengan status siaga darurat, penggunaan dana untuk penanganan bencana masih menggunakan anggaran taktis dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Anggaran bisa digunakan cepat dari dana taktis di masing-masing OPD seperti Dinas Sosial, DPUPKP, dan Dinas Kesehatan,” kata Bambang, Kamis (30/10/2025).
BPBD Bantul, kata dia, telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak jauh hari seiring dengan meningkatnya intensitas hujan. Menurut Bambang, seluruh upaya dilakukan berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Bantul yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025.
Langkah konkret yang sudah dijalankan antara lain sosialisasi ke masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), pelatihan bersama instansi seperti Kodim, Polres, dan pemerintah kalurahan, hingga monitoring kesiapan desa-desa rawan bencana.
“Kami sudah keliling sampai ke kapanewon ke-10, nanti dilanjutkan lagi sampai akhir tahun,” ujarnya.
Bambang menjelaskan, potensi bencana hidrometeorologi di Bantul meliputi banjir, longsor, pohon tumbang, dan angin kencang. Kawasan Imogiri menjadi titik paling rawan banjir akibat luapan Sungai Celeng dan Sungai Oyo yang kerap meluap bersamaan saat curah hujan tinggi.
Sementara untuk longsor, ancaman lebih besar terdapat di wilayah perbukitan dan kawasan pesisir selatan yang juga rawan abrasi dan gelombang tinggi.
“Kalau di selatan itu memang abrasi karena gelombang tinggi sudah terjadi beberapa kali,” kata Bambang.
Saat ini BPBD juga sudah mengaktifkan pos pemantauan banjir dan longsor di beberapa wilayah dengan riwayat bencana berulang.
“Kita berdoa semoga tidak terjadi bencana besar, tapi kesiapan tetap harus maksimal,” tutup Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pilur serentak digelar di 31 kalurahan Gunungkidul September 2026. DPRD meminta warga aktif mengawasi tahapan dan cerdas memilih.
Residivis WAG alias Gus W menipu warga Boyolali Rp105,3 juta dengan modus ritual spiritual. Uang hasil kejahatan dipakai untuk judi online.
DPRD Kabupaten Magelang terus memperkuat pelestarian seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat.
DPRD Jogja mendorong tiang PJU dimanfaatkan untuk fiber optik dan smart pole guna menata kabel serta meningkatkan PAD.
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Daftar harga HP ZTE terbaru 2026 mulai Rp999.000, dari Blade A35, Blade A72 hingga Nubia V60 lengkap dengan spesifikasinya