Dapur MBG di Banguntapan Ditolak, Warga Khawatir Polusi hingga Kekeringan
Pembangunan SPPG di Karangbendo Banguntapan belum jelas. Warga menyoroti lokasi dekat permukiman dan khawatir polusi hingga kekeringan air.
Tenaga Kerja. - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Serapan tenaga kerja Bantul pada 2025 belum mencapai target. Hingga awal Desember, baru 18.000 warga terserap dari target 22.700, dipengaruhi turunnya anggaran padat karya dan minimnya job fair.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rumiyati, mengatakan rendahnya capaian tahun ini tidak lepas dari berkurangnya dua program besar yang sebelumnya menjadi penopang utama serapan tenaga kerja.
“Kalau tahun ini padat karyanya turun, jadi kita tidak bisa terlampaui targetnya, tapi tetap akan kita maksimalkan, karena masih ada beberapa hari untuk tahun 2025,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Kendala Anggaran Padat Karya dan Job Fair
Program padat karya dan job fair pada tahun lalu berperan besar dalam memenuhi target. Namun, pada 2025, kedua program tersebut tidak berjalan seperti sebelumnya karena adanya keterbatasan anggaran. Kondisi ini berdampak pada penurunan signifikan jumlah warga yang terserap melalui dua kegiatan tersebut.
Meski demikian, Rumiyati memastikan dinasnya tetap mengupayakan peningkatan serapan tenaga kerja melalui jalur lain. Disnakertrans mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengadakan pelatihan vokasi, sekaligus memperkuat pembinaan terhadap BLK yang tersebar di Bantul agar keterampilan pencari kerja semakin sesuai dengan kebutuhan industri.
Job fair yang biasanya digelar beberapa kali dalam setahun, tahun ini hanya berlangsung satu kali, yakni saat peringatan HUT Bantul. Kondisi ini berimbas pada jumlah pelamar yang terserap melalui kegiatan rekrutmen terbuka tersebut.
“Tetapi kemarin cukup lumayan dua hari pelaksanaan job fair di Bantul Creative Ekspo, 200-an orang yang berkunjung,” jelasnya.
Sektor Informal Menjadi Penentu Capaian
Rumiyati mengingatkan bahwa capaian target serapan tenaga kerja tahun 2024 sempat melampaui target karena tingginya kontribusi sektor informal melalui program padat karya.
“Melebihi target tapi dengan catatan serapan di sektor informal dari padat karya itu tinggi,” katanya.
Ia juga mengimbau para pencari kerja agar tidak sembarangan memilih informasi lowongan. Mereka diminta menggunakan portal pencarian kerja resmi dan memeriksa legalitas perusahaan.
“Selain itu kalau pas interview digali komitmen perusahaannya seperti apa agar mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan minat mereka,” tutup Rumiyati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan SPPG di Karangbendo Banguntapan belum jelas. Warga menyoroti lokasi dekat permukiman dan khawatir polusi hingga kekeringan air.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.
Bank Mandiri membayarkan dividen interim Rp6,16 triliun bertepatan HUT ke-28. Total dividen sepanjang kalender 2026 mencapai Rp50,63 triliun.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.