Gogoh Iwak Ceria 2026 Jadi Cara Alihkan Anak dari Kecanduan Gawai
Gogoh Iwak Ceria 2026 di Dadap Sumilir, Kulonprogo, mengajak anak menjauh dari gawai melalui permainan menangkap ikan di alam terbuka.
Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan. - ist
Harianjogja.com, KULONPROGO – Dampak ekonomi dari operasional embarkasi haji berbasis hotel di Kabupaten Kulonprogo dinilai belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun sektor perhotelan di wilayah setempat.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bersama pemangku kepentingan kini melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki skema operasional pada musim haji tahun depan agar manfaat ekonomi lebih terasa bagi masyarakat lokal.
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DisperinkopUKM Kulonprogo), Iffah Mufidati, mengatakan tahun pertama pelaksanaan embarkasi menjadi fase penting pembelajaran bagi semua pihak.
Menurutnya, saat ini jadwal keberangkatan jemaah haji masih terbatas pada satu kloter per hari, sehingga potensi perputaran ekonomi di sekitar lokasi belum optimal.
“Jika ke depan bisa lebih dari satu kloter dalam sehari, potensi kunjungan tamu tentu akan jauh lebih banyak. Ini adalah peluang pasar yang harus kita tangkap,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
Pengaturan arus pengunjung jadi sorotan
Salah satu evaluasi utama yang disoroti adalah belum optimalnya pengaturan kendaraan pengantar jemaah menuju kantong parkir resmi di Ruang Terbuka Publik (RTP) Bulak Tabak, Temon.
Akibatnya, masih banyak kendaraan rombongan yang parkir di tepi jalan dan tidak melewati area UMKM yang telah disediakan, sehingga potensi transaksi ekonomi menjadi terlewat.
Pemerintah daerah juga mulai memetakan pola rombongan besar yang mengantar jemaah haji, yang dalam beberapa kasus bisa mencapai belasan bus dalam satu kloter.
“Pola seperti ini akan kami petakan bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk manajemen lalu lintas,” kata Iffah.
UMKM belum optimal, hotel juga stagnan
Area RTP Bulak Tabak sebenarnya telah disiapkan sebagai pusat aktivitas UMKM, termasuk kuliner dan produk lokal yang ditujukan bagi keluarga jemaah haji yang menunggu keberangkatan.
Namun, jarak antara lokasi UMKM dan titik aktivitas utama jemaah dinilai masih menjadi kendala, sehingga tingkat kunjungan pembeli belum signifikan.
Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, menilai pelaksanaan tahun ini masih bersifat awal dan fokus utama adalah kenyamanan serta keamanan, bukan optimalisasi ekonomi.
“Karena baru pertama, yang penting jaga aman, jaga nyaman dulu, belum menggairahkan,” ujarnya.
Ia mengakui waktu persiapan yang terbatas—sekitar tiga minggu—menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelaksanaan.
Selain UMKM, sektor perhotelan di Kulonprogo juga belum merasakan dampak signifikan dari keberadaan embarkasi haji. Tingkat okupansi hotel masih stagnan di kisaran 25 persen.
Evaluasi untuk tahun depan
Pemerintah daerah menargetkan adanya perbaikan sistem pada musim haji berikutnya, termasuk rekayasa lalu lintas, penataan titik parkir, dan integrasi lebih kuat dengan pelaku UMKM lokal.
Dengan evaluasi tersebut, diharapkan embarkasi haji tidak hanya berfungsi sebagai titik keberangkatan jemaah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru bagi Kulonprogo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gogoh Iwak Ceria 2026 di Dadap Sumilir, Kulonprogo, mengajak anak menjauh dari gawai melalui permainan menangkap ikan di alam terbuka.
Kebakaran hutan terbesar di Spanyol menghanguskan 26.000 hektar lahan dan memaksa sekitar 1.200 warga mengungsi di Guadalajara.
Iran mengklaim menyerang pusat data Amazon di Bahrain sebagai balasan atas serangan AS ke Darkhovin. Ketegangan kedua negara kembali meningkat.
Psikolog UI mengingatkan perubahan perilaku anak dapat menjadi tanda ancaman digital. Orang tua perlu peka dan membangun komunikasi yang aman.
PAD wisata Gunungkidul melampaui target pada semester I 2026. Pemda fokus membenahi retribusi, akses jalan, dan pelayanan wisata.
Sebanyak 195.000 pekerja di Sleman terlindungi BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2026. Pemkab masih mengejar tambahan 14.000 peserta.