UMKM Jogja Bidik Pasar Haji dan Umrah, Kerja Sama Awal Rp1 Miliar
Jogja Expo 2026 membuka peluang UMKM DIY memasuki rantai pasok haji dan umrah. Kerja sama awal yang terbentuk mencapai sekitar Rp1 miliar.
Ilustrasi kampanye pemilihan lurah. /Solopos-Agoes Rudianto
Harianjogja.com, BANTUL—DPRD Bantul mengintensifkan pengawasan terhadap persiapan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak yang akan digelar di 30 kalurahan pada tahun ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi, termasuk proses pendaftaran bakal calon hingga mekanisme seleksi di kalurahan yang jumlah pendaftarnya melebihi ketentuan.
Monitoring lapangan mulai dilakukan di sejumlah kalurahan guna melihat kesiapan panitia penyelenggara secara langsung. Salah satu lokasi yang dipantau adalah di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan.
Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, mengatakan jumlah bakal calon lurah di Kalurahan Ngestiharjo diperkirakan hanya tiga hingga empat orang sehingga tidak memerlukan tahapan seleksi tambahan.
"Jadi hari ini kita monitoring terkait dengan persiapan Pilur di Ngestiharjo. Di Ngestiharjo itu kemungkinan paling calonnya cuma tiga ataupun empat. Jadi kalau tiga ataupun empat kan tidak perlu seleksi," kata Jumakir, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, pengawasan DPRD tidak hanya difokuskan pada jumlah calon, tetapi juga untuk memastikan panitia Pilur memahami seluruh tahapan penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dinilai penting agar proses demokrasi di tingkat kalurahan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia berharap panitia mampu menjalankan tugas secara profesional dan menjaga independensi selama tahapan Pilur berlangsung.
"Ini kita berharap pada panitia bisa menjadi kepanitiaan Pilur ini dengan baik," ujarnya.
Selain kepada panitia, DPRD Bantul juga mengimbau para bakal calon lurah untuk mengedepankan etika politik selama masa kampanye. Persaingan antarkandidat diharapkan berlangsung sehat dengan menawarkan gagasan dan program kerja tanpa saling menjatuhkan ataupun menyebarkan isu yang berpotensi memecah masyarakat.
"Dan juga himbauan kepada para calon. Kalau nanti berkampanye, kita ingin berkampanye yang santun, yang bijak, tidak saling menjatuhkan," ucapnya.
Jumakir berharap masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, visi, dan program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Ia juga menegaskan harapan agar pelaksanaan Pilur serentak tahun ini terbebas dari praktik politik uang.
"Kita berharap dalam pilur ini kita ingin tanpa money politic. Biar nanti ke depan itu bisa memilih calon-calon yang terbaik dengan visi-visi yang mereka sampaikan ataupun janji-janji program yang memang bisa membawa Ngestiharjo ke depan lebih baik," katanya.
Pengawasan DPRD Bantul akan dilakukan secara bertahap di seluruh kalurahan yang menyelenggarakan Pilur. Setelah melakukan monitoring di Kalurahan Ngestiharjo, Komisi A DPRD Bantul dijadwalkan melanjutkan pemantauan di Kalurahan Guwosari. Sebelumnya, pengawasan juga telah dilakukan di Kalurahan Patalan.
"Setelah ini selain Ngestiharjo, besok pagi di Guwosari. Kemarin kita laksanakan di Patalan," ujarnya.
Berbeda dengan kondisi di Kalurahan Ngestiharjo, jumlah bakal calon lurah di Kalurahan Patalan diperkirakan mencapai tujuh hingga delapan orang sehingga harus melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mengantisipasi munculnya polemik dalam proses seleksi, DPRD Bantul meminta panitia mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah melalui kapanewon maupun organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan.
"Kalau di Patalan itu kemarin calonnya lebih dari lima. Ada sekitar tujuh-delapan. Makanya kita minta pendampingan kepada teman-teman pemerintah daerah untuk proses seleksinya. Biar sama-sama nanti bisa transparan semuanya, tidak menimbulkan permasalahan," jelasnya.
Jumakir menambahkan pelaksanaan Pilur serentak tahun ini menjadi salah satu agenda demokrasi terbesar di tingkat kalurahan di Bantul. Oleh karena itu, seluruh tahapan perlu dipersiapkan secara matang agar mampu menghasilkan pemimpin yang mendapat kepercayaan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jogja Expo 2026 membuka peluang UMKM DIY memasuki rantai pasok haji dan umrah. Kerja sama awal yang terbentuk mencapai sekitar Rp1 miliar.
Kemenhub mengintensifkan rampcheck bus dan truk serta pengawasan ETLE HUB untuk menekan risiko kecelakaan selama Nataru 2026/2027.
Polda Metro Jaya memburu bandar ganja inisial K yang masuk DPO setelah menggagalkan peredaran 44,1 kg ganja asal Sumatera Utara.
DPRD Bantul mendorong target pembangunan 600 km jalan didukung BKK DIY dan anggaran pusat, bukan hanya mengandalkan APBD.
Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras SPHP seharga Rp12.500 per kg untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir 2026.
Sebanyak 46 dari 176 sekolah penerima bantuan revitalisasi di Gunungkidul belum mencairkan dana. Pemkab sudah melaporkan persoalan ini ke kementerian.