Gunungkidul Masuki Pancaroba, Angin Kencang Mulai Mengancam
Gunungkidul memasuki masa pancaroba. BPBD mengingatkan potensi angin kencang dan melanjutkan penyaluran bantuan air bersih hingga Desember.
Foto ilustrasi banjir. - Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sebanyak 20 titik aliran sungai di Gunungkidul diusulkan untuk dikeruk guna mengurangi sedimentasi dan menekan risiko banjir saat musim hujan. Namun, pelaksanaannya akan mempertimbangkan skala prioritas karena keterbatasan anggaran.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Sigit Swastono, mengatakan pemerintah kabupaten terus menjalankan program mitigasi bencana hidrometeorologi untuk mengurangi dampak bencana.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah normalisasi luweng yang telah berjalan sejak 2025. Selain itu, pemerintah mengusulkan pengerukan alur sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
“Untuk titiknya, kita koordinasi dengan BPBD Gunungkidul. Hasilnya ada 20 aliran Sungai yang diusulkan dilakukan pengerukan,” kata Sigit, Selasa (27/10/2026).
Meski belum merinci seluruh lokasi, Sigit menyebut titik-titik yang diusulkan berada di Kapanewon Semin, Ngawen, Nglipar, Wonosari, hingga Playen. Dua sungai yang masuk dalam usulan tersebut adalah Sungai Besole dan Sungai Kepek di Kapanewon Wonosari.
“Lokasi Sungai yang diusulkan dikeruk adalan Sungai Besole dan Kepek di Kapanewon Wonosari,” katanya.
Pengerukan Menyesuaikan Anggaran
Sigit mengatakan pengerukan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Namun, tidak semua usulan dipastikan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Pemerintah akan melakukan peninjauan lapangan untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas pengerukan. Penentuan tersebut mempertimbangkan kondisi sungai yang mengalami pendangkalan.
“Anggarannya terbatas. Makanya ada peninjauan lapangan untuk menentukan skala prioritas Sungai yang akan dikeruk,” katanya.
Menurut Sigit, pengerukan diperlukan untuk menormalisasi aliran sungai yang mengalami pendangkalan akibat penumpukan lumpur. Dengan kondisi aliran yang lebih lancar, fungsi sungai diharapkan kembali optimal sehingga potensi banjir dapat dikurangi.
“Makanya diusulkan dikeruk agar aliran bisa lebih lancer,” katanya.
BPBD Gunungkidul Lakukan Asesmen
Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul, Nanang Irawanto, mengatakan pemerintah kabupaten memiliki program normalisasi sungai sebagai salah satu upaya mengurangi risiko banjir.
BPBD berkoordinasi dengan DPUPRKP untuk melakukan asesmen terhadap sungai-sungai yang mengalami sedimentasi parah. Hasil asesmen tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi yang diusulkan masuk program normalisasi.
“Ada 20 titik yang diusulkan untuk dikeruk, tapi datanya tidak hafal. Untuk pastinya, saya sedang meminta ke Pusdalops mengenai aliran Sungai yang akan dikeruk,” kata Nanang.
Ia menjelaskan pengerukan bertujuan mengembalikan kelancaran aliran sungai agar potensi banjir dapat ditekan. Selain normalisasi, BPBD juga telah memasang sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) banjir di sejumlah lokasi.
“Untuk mitigasi, kami juga sudah memasang EWS banjir di beberapa titik seperti di Kali Oya Semin dan Kali Besole di Wonosari,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul memasuki masa pancaroba. BPBD mengingatkan potensi angin kencang dan melanjutkan penyaluran bantuan air bersih hingga Desember.
Layanan Pasporia Imigrasi Kulon Progo di DIY Expo 2026 ramai pemohon. Masyarakat bisa mengurus paspor sekaligus berkonsultasi.
BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan program JKN. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
Sebanyak 20 aliran sungai di Gunungkidul diusulkan dikeruk untuk mengurangi sedimentasi dan menekan risiko banjir saat musim hujan.
Dialog di Jogja membahas perlindungan buruh dan pekerja rumah tangga, mulai dari kebijakan upah hingga pengawasan aturan ketenagakerjaan.
Keppres pelunasan biaya haji 2027 ditargetkan terbit pekan ini. Rata-rata calon jemaah perlu menyiapkan dana sekitar Rp23 juta.