Sekolah Rakyat Seyegan Terkendala Legalitas Lahan
Pemkab Sleman masih mengurus legalitas lahan seluas 5,1 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di Seyegan.
Ilustrasi, truk terjebak lahar hujan di sungai Boyong, Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, beberapa waktu lalu./Ist BPBD Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan. Ancaman yang menjadi perhatian meliputi banjir lahar dingin Gunung Merapi, angin kencang, banjir, sambaran petir, hingga tanah longsor.
Salah satu potensi yang diantisipasi adalah banjir lahar dingin apabila hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan puncak Merapi. Berdasarkan kajian, terdapat potensi material lahar dingin sekitar 4,3 juta meter kubik di sisi barat daya dan 2,2 juta meter kubik di sisi selatan gunung tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, mengatakan hujan lebat di kawasan puncak dapat memicu aliran material lahar apabila kapasitas tampung tidak mampu menahan volume air dan material.
“Kalau nanti hujan lebat di puncak melebihi kapasitas, kami mengantisipasi potensi banjir bandang,” tuturnya di Pemkab Sleman, Kamis (5/11/2026).
Bambang menambahkan aliran lahar dingin di sisi barat daya Gunung Merapi berpotensi mengarah ke Kalikrasak. Sementara itu, aliran dari sisi selatan dapat berdampak pada sejumlah kawasan di lereng Merapi, termasuk wilayah Depok, Purwo Pinang, dan Girikerto.
BPBD Sleman Optimalkan Sistem Peringatan Dini
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, BPBD Sleman mengoptimalkan pemantauan melalui sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).
Pemantauan dilakukan guna mengetahui perubahan kondisi cuaca, terutama ketika hujan lebat terjadi di kawasan puncak Merapi meskipun wilayah bawah tidak mengalami hujan.
Selain potensi lahar dingin, angin kencang juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai selama masa pancaroba. Masyarakat diminta berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan dan menghindari berteduh di bawah pohon maupun bangunan yang berisiko roboh.
Banjir juga menjadi perhatian BPBD Sleman, terutama di sejumlah titik yang kerap mengalami genangan, termasuk kawasan underpass. Ancaman petir dan tanah longsor turut masuk dalam daftar potensi bencana yang perlu diantisipasi saat cuaca ekstrem.
BPBD Koordinasi dengan Panewu dan OPD
Bambang mengatakan BPBD Sleman telah berkoordinasi dengan para pemangku wilayah, panewu, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempersiapkan penanganan bencana pada masa peralihan musim.
Langkah kesiapsiagaan tersebut dilakukan menyusul informasi BMKG yang menyebut kondisi saat ini masih berada dalam masa pancaroba atau transisi menuju musim hujan.
Di sisi lain, Sleman masih menetapkan status siaga darurat bencana erupsi Gunung Merapi hingga akhir Desember 2026.
Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah daerah akan memanfaatkan anggaran reguler yang tersedia. Apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Sleman dapat menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
Bambang menyebut anggaran BTT yang dialokasikan selama setahun mencapai Rp2,23 miliar. Namun, pihaknya belum mengetahui besaran sisa anggaran yang tersedia karena dana tersebut juga digunakan oleh OPD lain.
“Anggaran BTT setahun sebesar Rp2,23 miliar. Namun, untuk sisa anggaran saat ini kami belum mengetahui karena digunakan juga oleh OPD lain,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman masih mengurus legalitas lahan seluas 5,1 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di Seyegan.
BPBD Sleman mewaspadai banjir lahar dingin Merapi, angin kencang, banjir, petir, dan longsor menjelang musim hujan.
Sebanyak 27 padukuhan di Kapanewon Panggang, Gunungkidul, mendapat bantuan 1 juta liter air bersih dari Buddha Tzu Chi Sinar Mas.
Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,4% sepanjang 2026, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah.
Danantara dan BP BUMN menargetkan groundbreaking 12 kawasan smart city pada Desember 2026. Walini, Batang, dan Medan menjadi lokasi prioritas.
BNPT dan Pemprov Sumbar memperkuat peran guru dalam mencegah intoleransi, radikalisme, dan kekerasan di lingkungan sekolah.