Skema Droping Air di Gunungkidul Berubah, Kapanewon Jadi Prioritas
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Logo Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul meminta penggarapan proyek pembangunan jangan mepet akhir tahun karena saat ini, masih banyak pengerjaan yang penyelesaiannya mendekati akhir 2018.
Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyati menyoroti perencanaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perlu ada perencanaan yang lebih baik sehingga penggarapan proyek tidak harus di akhir tahun.
“Hal semacam itu perlu jadi catatan penting agar perencanaan dan pelaksanaan dipersiapkan dengan baik,” ungkapnya kepada Harianjogja.com, Rabu (7/11/2018).
Jika pengerjaan mendekati akhir tahun anggaran, penggarapan proyek sangat berisiko.
Selain berpotensi terjadi kemoloran, kualitas dari proyek juga tidak akan maksimal, terlebih lagi pada saat masuk musim penghujan akan menjadi kendala tersendiri. Untuk membantu agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan, anggota Dewan siap memaksimalkan dalam fungsi pengawasan.
Salah satu upaya pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak. “Kalau tidak sesuai akan kami [DPRD] catat dan hasilnya diserahkan ke eksekutif. Harapannya catatan itu bisa ditindaklanjuti sehingga program bisa lebih lancar dan selesai seperti apa yang diharapkan,” ungkap politikus Partai Golkar itu.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan Anton Supriyadi, anggota Komisi C yang lain. Menurut dia, anggota DPRD, khususnya Komisi C, yang membidangi infrastruktur dan pembangunan terus mengawasi. Upaya ini dilakukan guna memastikan program pembangunan yang dilaksanakan berjalan lancar, baik dari sisi pelaksanaan maupun kualitas yang dibangun.
Menurut dia, hingga saat ini sudah mulai ada laporan terkait dengan pembangunan yang belum sesuai harapan. Salah satunya adalah pembangunan Pasar Legundi yang menggunakan dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6 miliar.
“Ya akan kami [DPRD] lihat, jangan sampai pengerjaan molor. Namun yang tak kalah penting pembangunan harus benar-benar sesuai kualitas dan jangan hanya asal jadi,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.