ZONA BAHAYA MERAPI : Pilih Bertahan, 1.000 Warga KRB III Minta Fasilitas

[caption id="attachment_443384" align="alignleft" width="500"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/09/02/zona-bahaya-merapi-pilih-bertahan-1-000-warga-krb-iii-minta-fasilitas-443382/merapi-masker-5" rel="attachment wp-att-443384">http://images.harianjogja.com/2013/09/merapi-masker.jpg" alt="" width="500" height="334" /> Ilustrasi warga lereng Gunung Merapi (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)[/caption]

Harianjogja.com, SLEMAN—Korban erupsi Gunung Merapi 2010 yang menetap di pemukiman Kawasan Rawan Bencana (KRB) III merasa masih mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerah Sleman. Mereka beranggapan tidak mendapat fasilitas seperti warga lereng Merapi lainnya.

Salah satu warga Kalitengah Lor, Sukarjo mempertanyakan konsep Living in Harmony dengan bahaya Merapi. Sebab konsep ini seharusnya memperbolehkan warga untuk tinggal di KRB III.

“Kami diperbolehkan menetap di KRP III namun tidak diberikan fasilitas apapun. Ini seperti ada diskriminasi dari Pemda Sleman kepada warga yang memilih untuk hidup selaras dengan alam, yakni Merapi,” kata Sukarjo di Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan beberapa waktu lalu.

Anggapan diskriminasi warga ini dibenarkan Kepala Desa Glagaharjo, Suroto. Dia mengatakan jika banyak bantuan masyarakat yang tidak diarahkan ke KRB III. Terlebih penyerahan bantuan itu diberikan dengan menggunakan speaker yang keras.

“Warga yang terkena dampak erupsi 2010 banyak mendapat banyak bantuan pemberdayaan ekonomi. Tapi yang tinggal di KRB III tidak pernah menerima. Selain itu, sering bantuan yang datang diberikan dengan membawa pengeras suara hingga warga yang tinggal di KRB III mendengarnya,” kata Suroto.

Suroto mengatakan di wilayahnya yang masuk KRB, saat ini masih ada lebih dari 1.000 warga tinggal menetap. Namun mereka tidak memperoleh fasilitas dari pemerintah. Bahkan jaringan air dan listrik juga tidak mereka dapatkan.

Sebagai bentuk protes, beberapa waktu lalu warga memasang spanduk bertuliskan KRB yang diartikan Kawasan Ra (tidak) di-Bantu. “Itu uneg-uneg warga yang merasa pemda Sleman bersikap tidak adil pada warganya,” tambah Suroto.

Dia menyebut, keengganan warga untuk direlokasi bukan tanpa alasan. Selain merupakan kampung kelahiran, saat erupsi 2010 lalu kawasan yang mereka tinggali tidak terkena sapuan awan panas maupun banjir lahar dingin. Menurut Suroto, waktu itu desanya hanya terkena hujan abu lebat.

“Kami siap mengungsi jika sewaktu-waktu ada imbauan peringatan dini bahaya Merapi. Namun untuk meninggalkan rumah, masih banyak warga yang keberatan. Sebab rumah masih dalam keadaan utuh,” jelas Suroto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News