Sampai Pilpres, Tak Ada Dana Hibah Perikanan di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL–Pemkab Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memastikan sampai dengan pemilihan presiden (Pilpres) berakhir hingga 2015 nanti tidak akan ada bantuan hibah khusus bagi kelompok budi daya ikan (pokdakan) darat.

DKP tidak ingin pemberian hibah menjadi ajang kampanye parpol tertentu untuk meraup dukungan suara.

Seksi Kelembagaan Bidang Perikanan DKP Nur Subkhan mengatakan, kelompok masyarakat dan masyarakat umum tidak perlu mengharapkan adanya hibah bantuan dan fasilitasi penunjang kegiatan budi daya perikanan sampai dengan 2015 nanti.

“Ini keputusan yang harus diambil agar kegiatan hibah bantuan tidak dimanfaatkan untuk kampanye legislatif dan presiden,” katanya, Senin (12/5/2014).

Diakui Nur, ada 200 proposal pengajuan bantuan hibah budi daya perikanan di DKP Bantul yang terpaksa tidak dapat diproses lantaran adanya ketentuan penundaan berbagai kegiatan pemkab menyangkut pemberian bantuan hibah uang atau barang.

Tercatat, ada 40 pokdakan di Bantul yang terakhir kali menerima bantuan hibah sebesar Rp5 juta per kelompok.

Diakui Nur, kegiatan monitoring dan pengawasan operasionalisasi pemberian hibah bantuan pokdakan terakhir 2012 tersebut hingga kini juga belum dilakukan. Sehingga DKP belum mengetahui persis kondisi kelangsungan 40 pokdakan dari 17 kecamatan tersebut.

“Ada yang memang masih saya lihat langsung kegiatan itu ada, tapi ada yang yang sudah bubar. Tapi pastinya kami belum mendapat angka pasti,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.