Temuan Ulat hingga Dugaan Keracunan, SPPG Gagaksipat Boyolali 5 Diadukan
PAUD/KB Kids Fun Education Boyolali mengadukan SPPG Gagaksipat 5 terkait dugaan keracunan MBG, temuan ulat, dan hasil pemeriksaan laboratorium.
Harianjogja.com, KULONPROGO- Kepala BPN Kanwil DIY Arie Yuriwin menambahkan, BPN Kanwil DIY pada 2014 ini akan membantu sertifikasi tanah Kasultanan dan Kadipaten.
“Tahun ini target kami ada sekitar 1.000 bidang, sementara untuk inventarisasi Sultan Grond dan Paku Alam Grond baru selesai 45 bidang,” jelasnya saat penyerahan 2.140 sertifikat tanah kepada masyarakat DIY di Kantor Badan Pertanahan Kulonprogo, Selasa (17/6/2014) lalu.
Diuraikannya, terdapat 20.000 bidang tanah di DIY yang proses sertifikasinya dibiayai langsung dari APBN. Pada 2014, terdapat 16.800 bidang tanah yang memakai anggaran Prona. Pemda DIY, imbuhnya, juga sudah mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi aset tanah masyarakat.
Terpisah, Inspektur Utama BPN RI Yuswanda Tumenggung menyebutkan baru 45% dari 85 juta bidang tanah di Indonesia yang bersertifikat. Untuk anggaran prona, kata dia, pada tahun ini terdapat 800.00 bidang tanah yang akan mendapat sertifikat, termasuk DIY sebanyak 16.800 bidang.
Ia mengatakan, target dari BPN RI dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat.
“Kami akan melakukan percepatan, mengingat selama ini prona tiap tahun dianggarakan untuk 1,2 juta bidang tanah di Indonesia dan jika hanya berhenti pada angka tersebut, maka penyertifikatan seluruh lahan di Indonesia diperkirakan baru selesai dalam 18 tahun,” terangnya.
Ditambahkannya, manfaat dari sertifikat tanah adalah meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari saat terjadi pewarisan, wasiat atau jual beli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAUD/KB Kids Fun Education Boyolali mengadukan SPPG Gagaksipat 5 terkait dugaan keracunan MBG, temuan ulat, dan hasil pemeriksaan laboratorium.
Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional aman. Bulog mencatat cadangan 4,5 juta ton dan serapan gabah lebih dari 4,4 juta ton.
Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan ormas menyampaikan lima tuntutan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dishub DIY mengembangkan Sigap Aset untuk memantau perlengkapan jalan. Data 2026 mencatat kekurangan 27.590 unit dari total kebutuhan.
Bapanas dan Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan distribusi beras SPHP dan RPK menyusul temuan pengoplosan serta penjualan kembali dengan harga tinggi.
Pemkot Jogja menyiapkan pembiayaan melalui Jamkesda bagi korban kekerasan saat demonstrasi 28 Oktober 2026 setelah verifikasi Dinsos.