TAMBANG PASIR MERAPI : Krisis Air Mengancam, Boyong Jangan Ditambang

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja - Dok)
08 Mei 2015 03:20 WIB Sleman Share :

Tambang pasir Merapi mengancam ketersediaan air bersih di Desa Purwobinangun.

Harianjogja.com, SLEMAN—Dampak penambangan pasir menggunakan alat berat diklaim menjadi
penyebab surutnya sejumlah mata air di Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem. Backhoe yang beroperasi di Kali Boyong tidak hanya mengeruk pasir di sungai, tetapi juga mengepras tebing di sepanjang kali. Akibatnya, pipa-pipa air pun turut terkeruk dan membuat saluran air putus.

Saat ini, tak sedikit warga yang harus mengantre mendapat air bersih. Tak sedikit dari mereka yang mengonsumsi air mineral kemasan untuk kebutuhan sehari-hari. “Kami [warga Purwobinangun] yang notabene tinggal di pegunungan saja sampai kekurangan air. Tiga mata air yang kami miliki tinggal satu yang masih ada airnya,” kata Sulistyo Pambudi, warga Dusun Glondong, Desa Purwobinangun, dalam diskusi bersama tentang krisis air dan tolak backhoe di Sanggar Tik Tuk, Glondong, Rabu (6/5/2015).

Berdasarkan penelusurannya di Kali Boyong belum lama ini, Sulis, menemukan bahwa pipa-pipa dari sumber mata air di Glondong sudah kosong.

“Kalau ada airnya, pipa dipukul bunyinya deg deg tapi sekarang tidak. Dipukul suaranya nyaring karena isinya cuma angin,” ungkapnya. Setelah menelusuri Kali Boyong lebih jauh ke atas, ia menemukan backhoe yang sudah mengeruk pasir melebihi ambang batas.

Imbas penambangan pasir tidak hanya dirasakan warga di Purwobinangun saja. Warga yang tinggal radius 1,5 kilometer ke selatan pun juga merasakan dampaknya. Salah satu Sri Wahyuningsih, warga Dusun Tempursari, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, yang mengaku kesulitan menanam tanaman di area persawahan.

“Air irigasi susah. Air ada kalau musim hujan. Kalau kemarau, sawah kering karena tak ada air untuk irigasi,” papar Nuning, panggilannya.

Polemik penolakan penambangan di Purwobinangun sempat memunculkan aksi demonstrasi. Sabtu (2/5/2015) lalu, ratusan warga turun jalan untuk menggelar aksi protes terhadap penambangan pasir yang dinilai liar. Dalam orasi, warga sempat ingin mencabut dukungan terhadap kepala Desa Purwobinangun, Heri Suasana, sebagai kepala desa.

“Ya seperti itu, kalau terkait penambangan, kami [kades] yang selalu tertuduh. Padahal pihak desa juga keras menentang alat berat masuk tanpa izin. Purwobinangun tetap menolak penambangan dengan alat berat,” kata Heri.

Ia merasa bahwa pihaknya tidak pernah mengizinkan pengusaha tambang pasir melakukan penambangan menggunakan backhoe dan sejenisnya. Jika ada pengusaha yang beralasan telah mendapat izin dari kepala desa, hal itu tidak benar.

Sementara itu. Kapala Bidang Sumber Daya Air PUP-ESDM DIY, Fauzan Umar mengatakan, berdasarkan UU No.23/2014, kewenangan penambangan sudah ditarik ke pemerintah provinsi. Selama ini izin penambangan berada di tingkat kabupaten sedangkan rekomendasi teknis menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Ia menyoroti, penentangan tambang pasir selama ini disebabkan kurangnya kontrol dari pihak terkait tentang teknis dan jangkauan penambangan. “Dalam praktik rekomendasi tidak diawasi sehingga muncul pelanggaran. Seperti alat berat yang mengeruk pasir melebihi zonasi,” terangnya.

Saat ini penambangan menggunakan alat berat di Kali Boyong dan sungai besar lainnya sudah dilarang. Puluhan backhoe dilarang beroperasi namun menurut kabar Dinas PUP-ESDM DIY hanya memberi izin kepada satu backhoe dengan alasan perbaikan jalur sungai.

“Info itu akan saya cari tahu, akan saya koordinasikan dengan atasan. Satu backhoe itu dari perusahaan apa dan apakah memang mengantongi izin atau tidak,” katanya.