PUTUS SEKOLAH : Kawin Paksa Picu Angka Putus Sekolah

19 Mei 2015 09:21 WIB Uli Febriarni Gunungkidul Share :

Putus sekolah di Gunungkidul tinggil. Kawin paksa menjadi salah satu penyebabnya.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Dari total 10.300 siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang sudah mengikuti ujian nasional, 18 persen diantaranya tidak melanjutkan pendidikan. Salah satu alasan, akibat kawin paksa.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Rosyid, Minggu (17/5/2015), bahwasalah satu penghambat anak melanjutkan pendidikan justru berasal dari orang tua.

“Masih banyak didaerah kita, orang tua memaksakan untuk menikah padahal anaknya ingin bersekolah. Pendapat masyarakat menikah jauh lebih baik itu harus dihapus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data, daerah bagian selatan paling banyak menyumbang angka putus sekolah. Daerah tersebut meliputi, Kecamatan Tanjungsari, Girisubo, Saptosari dan Kecamatan Tepus.

“Berbeda dengan Kecamatan Paliyan, meski tidak memiliki gedung SMA sederajat, namun animo melanjutkan pendidkan justru tinggi,” terangnya.

Menurut Bahron, angka putus sekolah di wilayahnya setiap tahun terus mengalami penurunan. Namun demikian, sisa 18 persen ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR).

“Salah satu upaya kita adalah, memberi pemahaman kepada orang tua, bahwa putus gara-gara ingin menikahkan anak bukanlah keputusan bijak,” ucapnya.

Faktor lain penghambat anak berhenti bersekolah, karena faktor ekonomi. Terkait dengan permasalahan ini, pihaknya sudah menjelaskan kepada orang tua mengenai program bantuan pendidikan.

“Kemudian bagi anak yang sudah terlanjur lama tidak bersekolah kami sarankan mengikuti program kejar paket,” urainya.

Terpisah, menanggapi kondisi itu, anggota dewan DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho berpendapat, persoalan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama. Khusus kepada pemerintah, pihaknya mendesak kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk saling bersinergi menekan angka putus sekolah.

“Fenomena putus sekolah tidak bisa menjadi tanggungjawab satu pihak saja, semua perlu dilibatkan,” sebut politisi dari Partai Golongan Karya itu.