KELANGKAAN ELPIJI : Operasi Pasar Gas Melon Tak Libatkan Gakin

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja - Dok)
23 Mei 2015 21:20 WIB Bhekti Suryani Bantul Share :

Kelangkaan elpiji yang diatasi dengan OP dikeluhkan gakin.

Harianjogja.com, BANTUL—Operasi Pasar (OP) gas elpiji 3 kilogram (Kg) di sejumlah kecamatan di Bantul tidak menyasar keluarga miskin (gakin). Gas bersubsidi itu justru banyak dinikmati para pengecer ketimbang konsumen.

Diberitakan sebelumnya, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY
menggelar OP gas 3 kg yang juga dikenal dengan gas melon di enam kecamatan di Bantul. Yaitu Banguntapan, Sedayu, Pajangan, Dlingo, Srandakan dan Piyungan.

Pelaksana tugas Kepala Desa Banguntapan Bantul Putut Damarjati mengatakan, OP tersebut tidak melibatkan keluarga miskin yang sejatinya layak mendapat gas murah.

Sebab, hingga pelaksanaan OP, pemerintah desa tidak dimintai data gakin oleh Hiswana.

"Biasanya kalau OP misalnya beras, itu desa dilibatkan, dimintai data warga miskin yang berhak menerima. Kalau kali ini, saya justru tahu dari media sosial," ungkap Putut, Jumat (22/5/2015).

Padahal kata dia, bila menggunakan data gakin, penjualan gas murah itu dapat tepat sasaran ketimbang dijual bebas tanpa kontrol.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bantul Sulistyanta menyatakan, lembaganya tidak dapat melakukan evaluasi keberhasilan program OP yang digelar Hiswana karena lembaganya juga tidak dilibatkan.

"Bagaimana mau menilai tepat sasaran atau tidak, dilibatkan saja tidak. Kami juga tidak tahu tujuan OP itu  apa," ujar Sulistyanta.

Lantaran OP digelar bebas, fakta di lapangan gas murah itu justru salah sasaran. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Trimurti, Srandakan, Giyono mengatakan, gas melon produk OP di desanya justru banyak dibeli pedagang ketimbang konsumen langsung.

"Kelihatan kok, banyak pedagang atau pengecer yang beli," ungkap Giyono kepada awak media.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Elpiji Hiswana Migas DIY Dani Iswara mengakui, OP yang digelar lembaganya tidak melibatkan gakin.

"Karena gas inikan juga tidak hanya digunakan gakin. Sementara data rumah tangga pengguna gas pemerintah belum punya jadi digelar bebas," imbuh Dani.

Ihwal banyaknya pengecer yang membeli gas ketimbang konsumen menurutnya karena kontrol penjualan gas saat OP masih lemah. Seleksi oleh penyelenggara OP hanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli. Tidak melihat apakah dia pengecer atau tidak.

Dani menambahkan, OP digelar untuk dua hal. Pertama menanggulangi kelangkaan gas, kedua untuk menekan harga gas yang melambung di masyarakat. Harga gas OP dijual senilai Rp15.500 per tabung.