PROYEK PEMBANGUNAN BANTUL : DPRD Bentuk Pansus Proyek Bermasalah

Harian Jogja/Gigih M. HanafiPekerja merapikan jalan dengan aspal jenis cair di Jalan ring road timur, Bantul, Selasa (31 - 7). Perbaikan jalan yang menjadi sala satu jalur mudik tersebut diwajibkan selesai H/10, jika tidak selesai dapat mengakibatkan kemacetan pada saat mudik lebaran mendatang.
02 Februari 2016 15:11 WIB Bhekti Suryani Bantul Share :

Proyek pembangunan Bantul yang menjadi temuan BPK ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus

Harianjogja.com, BANTUL- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tujuh proyek bermasalah di Bantul menjadi sorotan DPRD setempat. Dewan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk mendalami temuan ini.

Ketua Pansus LHP BPK dari Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin mengatakan, Pansus tersebut dibentuk karena Dewan menilai temuan lembaga auditor itu sangat penting lantaran terkait keuangan daerah.

“Salah satu poin signifikan adalah adanya kelebihan pembayaran pekerjaan hingga Rp1,9 miliar,” terang Amir Syarifudin, Senin (1/2/2016).

Lainnnya kata dia menyangkut adanya pembangunan fisik yang tidak sesuai standar. Diantara bangunan yang tidak standar tersebut adalah gedung sekolah.

“Apalagi sekolah ini tempat anak-anak belajar banyak penghuninya. Ini bisa mengancam keselamatan orang di dalamnya,” ujar dia.

Persoalan lainnya yang dianggap penting terkait pembangunan infrastruktur di sejumlah sekolah yang sampai sekarang belum dilaporkan pertanggungjawabannya.

Pansus mulai efektif bekerja pada pekan ini. Langkah pertama, Pansus memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul Heru Suhadi untuk dimintai keterangan. Seperti diberitakan sebelumnya, proyek-prpyek bermasalah tersebut paling banyak ditemukan di Dinas Pekerjaan Umum yang dipimpin Heru Suhadi.

Menurut politisi PKS tersebut, Dewan bakal menggali penyebab proyek tersebut bermasalah. Temuan semacam itu menurut Amir bukan kali pertama.

“Ini yang kami sayangkan, kejadian seperti ini kan sudah berulang kali. Kok bisa terjadi lagi. Pembentukan Pansus ini salah satu fungsi pengawasan yang kami jalankan,” lanjutnya.

Setelah pemeriksaan selesai, Pansus kata dia akan mengeluarkan rekomendasi yang harus dijalalankan Pemkab Bantul. Rekomendasi tersebut antara lain berisi perbaikan manajemen pemerintahan ke depannya agar temuan seperti ini tidak terulang.