Advertisement
Disdukcapil Gunungkidul Pastikan Pelayanan Adminduk Bebas Pungli
Suasana pelayanan di Kantor Disdukcapil Gunungkidul, Rabu (22/7/2015). (Harian Jogja - David Kurniawan)
Advertisement
Disdukcapil Gunungkidul memastikan pelayanan administrasi kependudukan bebas pungli
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Maraknya pemberantasan pungutan liar yang digalakan Presiden Joko Widodo diapresiasi semua pihak. Salah satunya disuarakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunungkidul Eko Subiyantoro.
Advertisement
Menurut dia, pemberantasan pungli sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja, untuk pemberantasan ini, Eko mengaku sudah melakukan upaya pemberantasan sejak lama dan dikuatkan dalam Undang-Undang No.24/2014 tentang Administrasi Kependudukan, di mana seluruh pelayanan diberikan secara gratis.
“Mau buat Kartu Keluarga, Akta hingga KTP gratis dan tidak dipungut biaya. Proses ini berlaku mulai dari pelayanan di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” kata Eko, Rabu (19/10/2016).
Menurut dia, saat ini pelayanan adminduk kepada masyarakat sudah diberikan secara gratis. Namun dengan catatan kepengurusan yang dilakukan tidak mengalami keterlambatan sehingga bisa terhindar dari sanksi denda.
“Dalam aturan memang ada sanksi denda, tapi kalau mengurus tepat waktu hal itu tidak berlaku karena seluruhnya diberikan tanpa biaya,” ungkapnya.
Oleh karenan itu, Eko meminta kepada masyarakat yang masih menemukan indikasi pungli dalam pelayanan adminduk bisa melaporkannya karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran pidan.
Ia menjelaskan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Adminduk, pelaku pungli dalam pelayanan bisa dikenakan sanksi kurungan maksimal enam tahun dan denda Rp75 juta.
“Kalau memang ada silahkan laporkan, tapi harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, karena tanpa bukti itu maka sulit untuk melakukan penidakan,” katanya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pencegahan Kecelakaan Laut di Pantai Selatan, BPBD DIY: Dilarang Mandi di Laut
Karang Taruna di Bantul Diajak Mencegah Praktik Politik Uang dalam Pilkada 2024
Siap-siap Lur, Pemkab Kulonprogo Buka 90 Formasi CPNS dan PPPK untuk 205 Posisi, Berikut Rinciannya
Advertisement
KPU Buka Layanan Konsultasi bagi Paslon Perseorangan di Pilkada Kota Jogja
Stok dan Jadwal Donor Darah di Jogja Hari Ini, Jumat 19 April 2024
Didukung 17 PAC PDIP, Joko Purnomo Siap Maju di Pilkada Bantul
Perhatian! Berikut Syarat dan Tahapan Paslon Maju Lewat Jalur Independen di Pilkada Sleman
Bolos Kerja Lebih dari 28 Hari, Seorang ASN di Sleman Dipecat
Advertisement
Termasuk Jogja, BMKG Ingatkan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Waspada Cuaca Ekstrem
Pemkab Sleman Berupaya Mempercepat Penurunan Angka Stunting
Kapolresta Jogja Klaim Angka Kejahatan Jalanan Dapat Ditekan Selama Libur Lebaran 2024
Cuaca DIY Hari Ini Jumat 19 April 2024: Jogja, Sleman dan Gunungkidul Hujan Lebat Disertai Petir
Top 7 News Harianjogja.com Jumat 19 April 2024, Timnas Indonesia Kalahkan Australia, Bus Terbakar di Gamping
Advertisement
Program Padat Karya di Kulonprogo Segera Dilaksanakan, Anggaran Rp4,9 Miliar
Berita Pilihan
Advertisement
Densus 88 Menangkap Lagi Satu Terduga Teroris, Total Delapan Orang
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dinkes DIY Mewaspadai Sebaran Flu Singapura
- Penganiaya Penjual Bakwan Kawi di Gowongan Akhirnya Dilepas, Ini Penyebabnya
- Jelang Pilkada, KPU Jogja Siapkan Badan Adhoc dan Buka Konsultasi untuk Paslon Independen
- DPC Gerindra: Usung Budi Waljiman, Jajaki Tokoh Lain hingga Jalin Komunikasi dengan Partai Koalisi
- Jaring Masukan, Bapelkes DIY Gelar Forum Komunikasi Publik
Advertisement
Advertisement
