PILKADES BANTUL : Dua Kali Gelar Aksi, Peserta Seleksi Gigit Jari

Ilustrasi pilkades (JIBI/Harian Jogja - Antara)
24 Desember 2016 21:20 WIB Arief Junianto Bantul Share :

Pilkades Bantul, konflik yang terjadi belum juga mereda.

Harianjogja.com, BANTUL -- Setidaknya dua kali menggelar aksi, tuntutan warga dan peserta seleksi pamong desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek tak dikabulkan pihak pemerintah desa. Tuntutan mereka agar rekomendasi Camat Kretek terhadap hasil seleksi pamong desa dicabut tak dikabulkan. Akibatnya, pelantikan pun dijadwalkan tetap akan dlakukan pada Selasa (27/12/2016).

Baca Juga : PILKADES BANTUL : Warung yang Dibakar Saat Pilkades Kini Didirikan Lagi

Saat menggelar aksi di halaman Balai Desa Tirtomulyo, Jumat (23/12/2016) siang, puluhan warga yang berbaur dengan peserta seleksi tetap mengajukan tuntutan yang sama, yakni agar rekomendasi itu dicabut oleh pihak Camat Kretek. Dengan begitu, mereka berharap pelantikan terhadap calon pamong desa terpilih pun bisa ditunda.

Salah satu peserta seleksi, Ridwan Anis menganggap sikap Kepala Desa Tirtomuulyo terlampau arogan. Ia menyayangkan lurah desa barunya itu tak kunjung mencabut Surat Keputusan (SK) penetapan pamong desa. “Padahal, pihak UGM [Universitas Gadjah Mada] selaku pihak ketiga saja mengakui bahwa mereka salah,” ucapnya.

Bahkan, Ridwan pun mengklaim, sebagai bentuk pengakuan kesalahannya, pihak UGM sudah bersedia mengembalikan uang pembayaran mereka sebagai pihak ketiga. Oleh karena itulah, pihaknya pun menuntut agar pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Tirtomulyo bersedia menindaklanjuti itikad baik UGM tersebut. “Tapi nyatanya mana, Pak Lurah tetap saja mau melanjutkan pelantikan,” keluhnya.
Rekomendasi Jalan Terus

Sementara Kepala Desa Tirtomulyo, Sujadi membenarkan pihaknya tak akan membatalkan rekomendasi itu. Menurutnya, tahapan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Tim Sembilan sudah sesuai regulasi. Itulah sebabnya, ia merasa tak memiliki alasan untuk mencabut keputusannya.
“Lagipula, untuk mencabut rekomendasi itu bukan perkara mudah. Urusannya sama hukum,” katanya.

Ia pun membantah jika dikatakan arogan. Sejak awal protes itu mencuat, ia sudah berupaya untuk menjembatani antara pihak ketiga dan para peserta seleksi yang tak puas dengan hasil seleksi.

Salah satu upaya yang ia tempuh adalah mendatangkan pihak ketiga untuk berdialog bersama para peserta itu. Namun, dengan alasan protes mereka sudah diwadahi oleh Lembaga Ombudsman (LO) DIY.

Senada, Camat Kretek Harso Wibowo pun mengaku telah menyerahkan rekomendasi itu kepada Kepala Desa setelah pihak Pemdes Tirtomulyo memberikan usulan nama-nama calon pamong yang lulus seleksi. Itu artinya, kewenangan sepenuhnya kini memang ada di tangan pihak Pemdes.

Satu-satunya yang bisa membatalkan rekomendasi itu adalah jika kasus itu sampai pada meja pengadilan. Itulah sebabnya, ia pun mempersilakan jika warga membawa kasus itu ke meja hijau. “Kalau memang pengadilan menganggap ada kesalah, berarti kan pelantikan itu bisa batal demi hukum,” paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Pemerintah Daerah LO DIY M. Saleh Tjan menegaskan, sejauh ini pihaknya telah menerima 7 berkas aduan dugaan kasus mal administrasi di DIY. Terbanyak, diakuinya memang berasal dari Bantul. Ia menjadwalkan, setidaknya pekan depan pihaknya sudah mengumumkan hasil penyelidikan sekaligus rekomendasi dari LO DIY terhadap kelanjutan kasus tersebut.

Sepanjang penyelidikan yang dilakukannya, pihak LO DIY menemukan beberapa dugaan kasus yang mengarah pada mal administrasi. Di antaranya adalah terkait dengan proses yang tidak sesuai dengan regulasi, perbedaan pemahaman terhadap regulasi, dan sistem perankingan.

Itulah sebabnya, ia menyarankan agar pihak pelapor tidak mengambil langkah hukum terlebih dulu dengan melaporkan dugaan kasus itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ataupun instansi hukum lainnya. Pasalnya, jika hal itu terjadi, praktis pihaknya akan menghentikan penyelidikan. “Sesuai SOP, kami dilarang keras memeriksa kasis jika kasus itu juga diperiksa oleh isntansi lain,” ujarnya.