Kuota Berlebih Bikin Belasan SMP Swasta Gunungkidul Nihil Murid Baru
Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat ada 18 SMP swasta yang tidak mendapatkan murid dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026-2027.
Ilustrasi rumah tak layak huni (JIBI/Solopos/Dok.)
Rumah tak layak huni Gunungkidul mendapat bantuan pembiayaan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan bantuan Rp5,8 miliar untuk pembangunan 391 rumah tak layak huni (RTLH). Namun demikian, alokasi tersebut tidak mencukupi untuk pembangunan secara keseluruhan karena bantuan hanya bersifat stimulant.
Baca Juga : http://m.harianjogja.com/2017/04/06/rumah-tak-layak-huni-gunungkidul-ini-besaran-bantuan-pemugaran-rtlh-807699">RUMAH TAK LAYAK HUNI GUNUNGKIDUL : Ini Besaran Bantuan Pemugaran RTLH
Sebagai dampaknya, penerima manfaat harus melakukan tambahan dana swadaya. Hasil pengumpulan dari tim pendamping RTLH, dana swadaya yang terkumpul mencapai Rp4,1 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul Eddy Praptono mengakui, bantuan RTLH dari pemerintah pusat sebesar Rp5,8 miliar tidak mencukupi untuk pembangunan rumah bagi penerima manfaat. Pasalnya bantuan tersebut bersifat stimulant dan alokasinya hanya Rp15 juta untuk setiap keluarga. Oleh karenanya, warga penerima memiliki kewajiban untuk menyelesaikan. Dana yang terkumpul dari warga penerima manfaat ini dimasukan dalam iuran swadaya masyarakat.
Menurut Eddy, untuk besaran iuran bervariasi dan sangat bergantung dengan rumah yang ingin diperbaiki atau dibangun oleh penerima manfaat. “Jadi antara satu warga dengan warga lain tidak sama,” katanya kepada Harian Jogja, Jumat (19/5/2017).
Dia mengungkapkan, adanya iuran swadaya dari masyarakat tidak menyalahi aturan. Sebab, dalam pelaksanaannya ada klausul dari penerima untuk menyelesaikan segala kekurangan dalam pembangunan RTLH. Terlebih lagi, lanjut Eddy, alokasi dana stimulant Rp15 juta hanya dikhususkan untuk material bangunan, sementara untuk biaya tenaga kerja menjadi tanggungan masyarakat. “Yang boleh menggunakan dana Rp15 juta untuk tenaga hanya orang jompo saja. Sedang untuk mayarakat umum tidak boleh karena dana itu dikhususkan membeli material bangunan,” paparnya.
Menurut Eddy, dari hasil iuran swadaya masyrakat terkumpul dana sekitar Rp4,1 miliar. Jika ditotal dengan bantuan stimulant Rp5,8 miliar, maka dana untuk perbaikan RTLH hampir mencapai Rp10 miliar. “Untuk transparansi dibuat pernjanjian dengan penerima manfaat tentang rincian penggunaan anggaran dalam perbaikan,” katanya lagi.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah menyambut baik adanya program RTLH dari Pemeritnah Pusat. Selain itu, ia juga mengapresiasi warga dalam memberikan dukungan yang berwujud dalam iuran swadaya masyarakat untuk perbaikan rumah. “Ini sangat baik karena nominal yang terkumpul hampir setara dengan bantuan yang diberikan pemerintah,” katanya.
Dia pun berharap agar program pembangunan segera dilakukan, dengan harapan dapat selesai sebelum lebaran. “Bantuan sudah diberikan dan saya nanti akan mengecek ke lokasi untuk melihat hasil dari perbaikan seperti apa,” ujar Badingah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat ada 18 SMP swasta yang tidak mendapatkan murid dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026-2027.
Ratu Oceania Raya menggelar grand opening kantor baru di Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, Senin (6/7/2026).
Sering menggunakan fast charging untuk mobil listrik? Simak penjelasan dampaknya terhadap umur baterai, penyebab degradasi, serta tips menjaga baterai EV tetap
Lazismu UMY menyalurkan Beasiswa Mentari kepada 127 pelajar DIY dengan total dana Rp79,315 juta. Pendaftaran Beasiswa Sang Surya dibuka 22 Juli 2026.
Spanyol mencatat lima laga tanpa kebobolan di Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal. La Furia Roja kini memegang rekor pertahanan terbaik dalam sejarah.
Libur sekolah mendongkrak kunjungan wisata Bantul hingga 74.887 orang dalam sepekan. PAD dari retribusi wisata menembus Rp1 miliar dengan pantai selatan.