Advertisement
Baru 60 Pengemudi Taksi Online yang Mendaftar Izin Operasional
Advertisement
SK Gubernur ditunda karena pengemudi yang mendaftar sedikit.
Harianjogja.com, JOGJA--Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mengatur tentang penentuan tarif, kuota dan wilayah angkutan tidak dalam trayek atau kerap disebut taksi online, hingga kini belum ditandatangani, sebab pengemudi yang mengurus izin operasional sangat sedikit jika dibandingkan dengan kuota yang diatur.
Advertisement
Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Rahardjo menyatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, kuota yang ditetapkan sebanyak 490 kendaraan.
"Saya sudah menghadap Pak Gubernur [Sri Sultan HB X]. Beliau bertanya yang daftar berapa, saya jawab masih sedikit, sekitar 60-an. Karena itu saya diminta mengundang pihak taksi online untuk tanya kira-kira berapa yang mau daftar dan kebutuhannya berapa," ucapnya melalui sambungan telepon, Selasa (2/1/2017).
Sri Sultan HB X, ucapnya, menganggap koordinasi dengan perusahaan taksi online diperlukan, karena sebagian besar pengemudi enggan untuk mengurus persyaratan yang tertera dalam PM 108/2017. Nantinya setelah koordinasi terjalin, maka akan ditetapkan kuota seutuhnya. Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DIY juga akan turut dilibatkan dalam koordinasi tersebut.
Atas kondisi yang berkembang, Sigit mengatakan, untuk sementara waktu Pemda DIY akan menggunakan PM 108/2017 sebagai dasar hukum sepenuhnya. Sedangkan untuk SK Gubernur akan diterbitkan ketika jumlah pengemudi taksi yang mendaftar sudah cukup banyak.
Lagipula, Sigit mengatakan, percuma saja SK Gubernur diterbitkan jika penolakan dari pengemudi taksi online masih mengalir deras.
"Pak Gubernur bilang, kalo mereka masih protas protes, percuma dibuat SK Gubernur, nanti tetap tidak diindahkan. Makanya diminta hubungi dulu [perusahaan] taksi online. Nanti kalo SK dikeluarkan sekarang, malah ramai dengan taksi konvensional, karena itu pake peraturan menteri dulu," imbuh Sigit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tahun Depan, DIY Dapat Kuota Tambahan Haji 300 Orang
Pusat Oleh-oleh Baru di Dekat Tol Jogja-Solo Mulai Bermunculan
Korpri Siap Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri
Badingah Mantan Bupati Gunungkidul Sambut Baik Sri Purnomo
Advertisement
Masa Tanam Padi, Dinas Pertanian Gunungkidul Targetkan 48 Hektare
Kemendes PDTT Berikan Bantuan kepada 15 Kalurahan di Kulonprogo
Angin Kencang Musim Peralihan Banyak Pohon Tumbang, BPBD Bantul: Masyarakat Harus Bersiap
Perbaikan Bendungan Sungai Bawah Tanah Bribin II Dianggarkan Rp45 Miliar
Prostitusi Online Terungkap, 2 Gadis di Bawah Umur Dijual, Gaji Tak Kunjung Dibayarkan
Advertisement
Pemilu 2024, TPS Masuk Kategori Rawan Bencana Jadi Perhatian Khusus
105 PNS Terima Satya Lancana Karya Satya, Dituntut Etos Kerja Lebih
Rute Jalur Alternatif ke Gunungkidul Hindari Tanjakan Piyungan-Patuk, Lewat Jembatan Sembada Handayani
Jadi Operator Prostitusi Online dan Jual Gadis di Bawah Umur, 2 Pemuda Jogja Ditangkap Polisi
Kumpulkan Barang Bekas di Gudang Warung, Tukang Rongsok Malah Temukan Puluhan Peluru
Advertisement
Waspada! Ini 9 Kemantren Rawan Banjir dan Longsor di Kota Jogja
Berita Pilihan
Advertisement
Megaproyek Pembangunan IKN, Jokowi: Untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
Advertisement
BOB Golf Tournament 2023 Jadi Wisata Olahraga Terbaru di DIY
Advertisement
Berita Populer
- Hari Ini Sejumlah Wilayah di Jogja dan Kulonprogo Mati Lampu
- Prakiraan Cuaca, Seluruh Wilayah DIY Hujan Ringan dan Sedang di Malam Hari
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 24 November 2023
- Jadwal KRL Solo Jogja 24 November 2023, Keberangkatan dari Stasiun Palur
- Simak Jadwal KA Bandara YIA Reguler 24 November 2023
Advertisement
Advertisement
