Pemkab Kulonprogo Didesak Segera Atasi Kebocoran Retribusi Tambang

DPRD juga mengkritik banyaknya truk pengangkut material tambang yang melebihi tonase

Harianjogja.com, KULONPROGO-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi meminta pemerintah Kulonprogo segera bertindak guna meminimalkan kebocoran retribusi tersebut.

Salah satu upaya yang menurutnya bisa dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan pengawasan. Pemasangan closed circuit television (CCTV) dinilainya bisa menjadi solusi alternatif dalam rangka mengawasi aktivitsa penambangan tersebut. Melalui kamera pengintai itu, seharusnya bisa terdata perusahaan penambang mana yang melanggar jam operasional.

"Memang butuh petugas pengecek dan CCTV di setiap lokasi penambangan," katanya, Minggu (11/3/2018).

Selain itu, dia juga mengkritik banyaknya truk pengangkut material tambang yang melebihi tonase. Selain membahayakan pengendara lain, hal tersebut juga berdampak buruk pada kualitas akses yang dilalui. Tak jarang aspal jalan banyak yang rusak lantaran kerap dilewati truk pengangkut material tambang dengan beban yang melebihi standar.

“Belum lagi aktivitas [penambangan] yang tidak sesuai dengan izin. Izinnya tanah uruk, tapi kenyataannya tambang batu andesit," katanya.

http://m.harianjogja.com/?p=902142">Baca juga : Awal Tahun, Retribusi Pasir dan Andesit Baru Rp1 Miliar

Seperti diberitakan, ibarat gunung es persoalan terkait dengan retribusi penambangan galian C memang sulit terungkap. Terakhir, pada akhir 2017 lalu, Kejaksaan Tinggi DIY sempat menutup kasus penyelidikan kasus dugaan korupsi retribusi tambang pasir Sungai Progo. Penyelidikan yang dilakukan selama tiga bulan itu ditutup lantaran tak ditemukannya alat bukti yang cukup.

"Laporannya, ada indikasi pembayaran retribusi kepada pemerintah oleh dua perusahaan penambang lebih kecil dibandingkan volume pasir yang ditambang," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Azwar waktu itu.