Relokasi Warga di Kawasan IPL Bandara Kulonprogo Tinggal Menghitung Hari

Harianjogja.com, KULONPROGO-Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, relokasi warga penolak yang hingga kini masih tinggal di area Izin Penetapan Lokasi (IPL) New Yogyakarta International Airport (NYIA) tinggal menunggu hari. Bahkan, diperkirakan relokasi dan pengosongan IPL tidak perlu menunggu hitungan pekan.

"Tidak sampai Agustus," ucap Hasto, usai peresmian Balai Pemberdayaan Masyarakat, yang berada di sebelah timur kantor Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (PPBIY) Angkasa Pura I, Senin (16/7/2018).

Ia menambahkan, sejumlah warga penolak ada yang sudah menemui dirinya sekitar dua hari lalu. Perwakilan warga tersebut menyatakan, ada lima warga yang bersedia pindah ke kompleks relokasi Magersari. Kelima warga yang menyatakan kesediaan pindah ini, merupakan warga dengan nilai kompensasi pembebasan lahan terbilang sedikit dibanding lainnya.

"Saya bilang, aduh maturnuwun sanget, terimakasih sekali,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Pemkab akan mengakomodasi permintaan mereka, karena masih ada lima unit rumah di relokasi Kedundang masih tersisa belum dihuni. Ia berharap, lima warga ini bisa pindah dengan kesadaran sendiri sebelum memasuki masa pengosongan.

Selain lima warga tadi, Hasto menyebut ada beberapa keluarga penolak yang menyatakan kesediaan pindah dari IPL, namun enggan mengurus pencairan dana pembebasan lahan atau konsinyasi yang dititipkan ke Pengadilan. Lainnya, menginginkan pencairan itu dikuasakan kepada orang lain. Untuk hal ini, Pemkab akan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik.

Ia menyatakan, masih terus melakukan upaya persuasif kepada warga yang masih menolak. Menurutnya, tidak semestinya masalah lahan yang masih didiami oleh sebagian warga penolak itu terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Ia berharap, dalam pelaksanaan pengosongan lahan berjalan lancar tanpa halangan. Saat ini, pembangunan NYIA telah masuk tahap konstruksi fisik, harus dikebut sesuai target operasional 2019.  

Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengungkapkan, saat ini pembangunan NYIA sudah memasuki tahap pembangunan konstruksi, AP I kerap mendapat desakan yang meminta pembangunan NYIA segera dilakukan.

Kendati demikian, perihal relokasi warga penolak bukan semata-mata menjadi tugas AP I, melainkan juga perlu keterlibatan pihak terkait dan masing-masing pemegang kepentingan. Misalnya Komnas HAM, Ombudsman dan pihak lainnya. Yang terpenting adalah semaksimal mungkin meminimalisasi dampak negatif.

"Kami tetap ingin memanusiakan, ini bukan menggusur tapi memindahkan. Kami melakukan sebaik-baiknya, mudah-mudahan bisa berjalan baik dan lancar," terangnya.