Pemerintah Gunungkidul Pilih Suntik BUMD Rp26 Miliar Daripada Gelontorkan Dana untuk Embung

Herlambang Jati Kusumo

Sabtu, 01 September 2018 - 08:50 WIB

Bhekti Suryani

Pemerintah Gunungkidul Pilih Suntik BUMD Rp26 Miliar Daripada Gelontorkan Dana untuk Embung

Penandatanganan nota kesepakatan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di DPRD Gunungkidul, Jumat (31/8/2018). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Pemkab dan DPRD Gunungkidul menandatangani nota kesepakatan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Gunungkidul tahun anggaran 2018 saat sidang paripurna di Gedung DPRD Gunung, Jumat (31/8/2018).

KUA-PPAS ini selanjutnya akan menjadi rancangan APBD 2019. Dalam paripurna tersebut pimpinan sidang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Gunungkidul, Supriyadi, sementara dari Pemkab diwakili Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi. Serta dihadiri 28 anggota DPRD Gunungkidul dan pejabat terkait lainnya.

Dalam hal ini terjadi kenaikan pengeluaran digunakan untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp26 milliar, serta penyertaan modal PT Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR Bank Daerah Gunungkidul serta pembayaran pokok hutang sebesar Rp42,6 miliar.

"Saat ini kami terus kerja seperti biasa normal tidak terpengaruh dengan proses politik legislatif maupun eksekutif," ujar Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi, Jumat (31/8/2018).

BACA JUGA

Seusai sidang paripurna Immawan mengatakan saat ini embung raksasa yang sempat diutarakan oleh DPRD bersama pemerintah yang akan dibangun di Semanu, belum dimasukkan dalam KUA PPAS 2018.

Meski belum masuk Immawan mengatakan bersama pemerintah pusat pihaknya terus melakukukan program pencarian sumber air bersih.

"Pada dasarnya pembangunan embung harus terus dikaji tentang penyedian air minum dan air pertanian dan lain-lain terus kita gencarkan. Tahun ini dari pemerintah pusat langsung ada 15 bor yang dibangun, dengan skala cukup besar," katanya

Immawan mengatakan penambahan ini diharapkan bisa mengurangi wilayah kekeringan yang terjadi di Gunungkidul.

Terkait pengadaan tanah sirkuit ia mengatakan juga harus dikaji. "Belum masuk laporan terakhir. Fasilitas itu untuk anak muda agar punya aktifitas positif," katanya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto mengatakan pembangunan sirkuit diupayakan tidak dihentikan karena dapat mewadahi warga masyarakat Gunungkidul.

"Sirkuit untuk mewadahi penggemar olahraga otomotif dan juga bertujuan untuk menghindari balap liar. Kalau dipending tidak masalah tetapi jangan dibatalkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News