KK Miskin di Sleman Turun, Keluarga Rentan Miskin Naik

Harianjogja.com, SLEMAN—Jumlah kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Sleman cenderung turun, sementara jumlah KK rentan miskin meningkat. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Kunto Riyadi, mengatakan hal tersebut membuktikan jika upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Sleman berhasil sehingga bisa menaikkan status masyarakat dari miskin menjadi rentan miskin. "Semoga ke depan yang rentan miskin ini menjadi tidak miskin," katanya, Kamis (6/9/2018).

Menurut Kunto, capaian itu tidak lepas dari kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan yang ada di tingkat desa. Untuk penanggulangan kemiskinan yang cepat bisa dilakukan dengan pengucuran dana secara terus-menerus kepada warga miskin. Namun hal tersebut hanya menjadi cara instan dan tidak mampu memberikan efek yang panjang. Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar angka kemiskinan bisa semakin ditekan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan contohnya memberikan akses bagi warga untuk membangun usaha.

Kunto memaparkan persentase penduduk miskin di Sleman pada 2017 sebanyak 9,8%, 2018 ditargetkan 9,3%, dan pada 2021 ditarget 8%. Pada 2018 ini juga sudah dilakukan sosialisasi kepada perangkat daerah tentang rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan. Harapannya semua perangkat daerah bisa memahaminya.

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, mengatakan kemiskinan adalah masalah yang kompleks karena berhubungan dengan pendapatan, tenaga kerja dan infrastruktur. Oleh karena itu kemiskinan perlu ditangani dengan sinergi lintas sektoral. "Setiap organisasi perangkat daerah [OPD] dan pemerintah kecamatan perlu menekankan rencana aksi daerah sebagai kontribusi penanganan kemiskinan," kata Sri Muslimatun.

Wabup mengatakan kualitas sumber daya manusia di Sleman cukup baik, pendapatan asli daerah (PAD) tinggi, dan banyak prestasi yang sudah dicapai. Sayang jika hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik untuk diberdayakan menurunkan angka kemiskinan. "Jadi sia-sia kalau angka kemiskinannya enggak turun," katanya.

Menurutnya salah satu kendala dalam menurunkan angka kemiskinan adalah banyaknya data kemiskinan. Maka dengan adanya pemutakhiran basis data terpadu diharapkan bisa menjadi acuan pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam kesempatan itu, Sri Muslimatun bersama Kunto Riyadi resmi menandatangani pemanfaatan sistem data kemiskinan di Aula Bappeda Sleman disaksikan oleh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Sleman.

Wakil Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Pande Made Kutanegara, yang hadir memberikan materi kemiskinan mengatakan data kemiskinan mikro yang update harus terdistribusi ke masing-masing desa dan dusun. Data berbasis desa dan dusun tersebut harus digunakan sebagai basis penyusunan program percepatan penurunan kemiskinan di masing-masing wilayah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News