Bupati Bantul: Desa Harus Jadi Pionir Good Governance

Ilustrasi. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
16 Oktober 2018 16:20 WIB Rahmat Jiwandono Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Desa harus jadi pionir terciptanya good governance. Sistem pemerintahan desa yang profesional, akuntabel dan transparan bisa jadi acuan jalan dan tidaknya manajemen pemerintahan di tingkatan yang lebih atas.

Bupati Bantul Suharsono mengatakan, jika pemerintahan di tingkat desa berjalan baik, hal itu bisa jadi cerminan sekaligus teladan bagi pemerintahan yang ada di atasnya untuk juga ikut menjalankan good governance. Dia mengatakan good governance adalah penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dalam penggunaan alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi.

Dana desa, kata dia, diharapkan dapat menjadi pengungkit pembangunan sebuah desa agar bisa mandiri namun harus tetap diawasi penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bantul. Tujuan utamanya ialah menyejahterakan warga Bantul.

Tentu saja, hal itu akan bisa tercapai jika dana itu dikelola secara profesional dan transparan. “Semboyan makarya mbangun desa menjadi landasan agar desa-desa di Bantul maju dan membangun desanya,” kata Suharsono saat Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bantul, Selasa (16/10).

Pada kesempatan itu, Suharsono memberikan enam bantuan secara simbolis yakni tiga dana BKK untuk desa Banguntapan sebesar Rp765 juta, Trimulyo Rp540 juta, Tirtonirmolo Rp354,5 juta sedangkan dana P2MD kepada tiga desa meliputi Sumbermulyo Rp160juta, Triwidadi Rp100juta, dan Gadingharjo Rp100juta.

Saat menerima bantuan keuangan, desa, menurut dia harus sudah memiliki rencana alokasi penggunaan yang matang. Dana itu harus terserap maksimal supaya tahun berikutnya bisa mengajukan proposal anggaran dana desa yang lebih besar. “Dulu saya pernah menegur KONI Bantul karena dana bantuan dari negara sisa Rp700 juta, mereka mau pakai uang itu untuk beli mobil tetapi saya larang karena jika dana sisa harus dikembalikan ke negara,” ujar dia.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P2KB-PMD) Bantul Bangun Rahino mengatakan besaran anggaran yang diterima tiap desa berbeda-beda. "Semuanya tergantung proposal dan usulan kegiatan yang diajukan," ujar dia.

Sejauh ini kata dia, dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang sudah terserap adalah Rp41 miliar dan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) sebesar Rp3,7 miliar. Tahun ini total anggaran yang diterima P2MD hanya Rp5 miliar, sedangkan tahun depan dianggarkan sebesar Rp25 miliar.