Disdukcapil Gunungkidul Tetap Bisa Beli Tinta Cetak E-KTP

Ilustrasi KTP elektronik./Harian Jogja - Desi Suryanto
27 Oktober 2018 11:17 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul Anik Indarwati memastikan layanan administrasi kependudukan tidak akan terganggu. Keyakinan ini tidak lepas adanya perarutan bupati sebagai pengganti rancangan peraturan daerah APBD Perubahan 2018 yang ditolak oleh Gubernur DIY.

Sebelum adanya hasil evaluasi dari gubernur, disdukcapil sempat was-was karena tinta untuk cetak e-KTP menipis. Oleh karenanya, di dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 mengajukan tambahan untuk pengadaan tinta sekitar Rp200 juta.

“Tetap aman karena tetap bisa melakukan pengadaan,” kata Anik kepada wartawan, Jumat (26/10/2018).

Menurut dia, proses pengadaan tambahan ini akan dituangkan di dalam perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018. Keputusan untuk menggunakan perbup ini sesuai dengan hasil evaluasi dari gubernur yang tertuang dalam Keputusan Gubernur No.302/KEP/2018 tentang Evaluasi Raperda Perubahan APBD 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018.

“Di dalam aturan ini, pemkab diperbolehkan melakukan perubahan anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan bersifat wajib dan menyangkut layanan publik,” kata Asisten III bidang Administrasi Umum ini.

Dia menjelaskan, pengadaan tinta cetak e-KTP ini menyangkut masalah layanan publik sehingga tetap diperbolehkan untuk mendapatkan tambahan anggaran, meski tidak ada APBD Perubahan 2018. “Jadi tidak ada masalah karena kekurangan tinta pencetakan tetap bisa ditambah melalui pengadaan yang dilakukan melalui Perbup APBD Perubahan,” katanya.

Sekretaris Disdukcapil Gunungkidul Virgilio Soriano mengakui pihaknya sempat khawatir terkait adanya isu penolakan draf raperda APBD Perubahan 2018. Kekhawatiran ini muncul karena stok tinta cetak e-KTP yang menipis, sedang dari sisi anggaran sudah habis.

“Oleh karenanya kami mengajukan tambahan anggaran di pembahasan APBD Perubahan sekitar Rp200 juta. Rencananya dana ini digunakan untuk membeli tinta cetak e-KTP,” katanya.

Menurut Virgilio, untuk saat ini stok tinta tinggal menyisakan 30 kotak. Diperkirakan stok ini hanya mencukupi hingga awal Desember karena satu kotak maksimal mencetak 500 keping e-KTP.

“Normalnya satu kotak untuk 500 keping, tapi kalau suhu naik turun maka proses pencetakan bisa berkurang,” katanya.