Nelayan Gunungkidul Dilatih Sertifikasi SKN, Keselamatan Jadi Fokus Utama
Nelayan Gunungkidul mendapat pelatihan SKN, pembekalan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberdayaan ekonomi bagi istri nelayan.
Ilustrasi KTP elektronik./Harian Jogja/Desi Suryanto
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul Anik Indarwati memastikan layanan administrasi kependudukan tidak akan terganggu. Keyakinan ini tidak lepas adanya perarutan bupati sebagai pengganti rancangan peraturan daerah APBD Perubahan 2018 yang ditolak oleh Gubernur DIY.
Sebelum adanya hasil evaluasi dari gubernur, disdukcapil sempat was-was karena tinta untuk cetak e-KTP menipis. Oleh karenanya, di dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 mengajukan tambahan untuk pengadaan tinta sekitar Rp200 juta.
“Tetap aman karena tetap bisa melakukan pengadaan,” kata Anik kepada wartawan, Jumat (26/10/2018).
Menurut dia, proses pengadaan tambahan ini akan dituangkan di dalam perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018. Keputusan untuk menggunakan perbup ini sesuai dengan hasil evaluasi dari gubernur yang tertuang dalam Keputusan Gubernur No.302/KEP/2018 tentang Evaluasi Raperda Perubahan APBD 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018.
“Di dalam aturan ini, pemkab diperbolehkan melakukan perubahan anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan bersifat wajib dan menyangkut layanan publik,” kata Asisten III bidang Administrasi Umum ini.
Dia menjelaskan, pengadaan tinta cetak e-KTP ini menyangkut masalah layanan publik sehingga tetap diperbolehkan untuk mendapatkan tambahan anggaran, meski tidak ada APBD Perubahan 2018. “Jadi tidak ada masalah karena kekurangan tinta pencetakan tetap bisa ditambah melalui pengadaan yang dilakukan melalui Perbup APBD Perubahan,” katanya.
Sekretaris Disdukcapil Gunungkidul Virgilio Soriano mengakui pihaknya sempat khawatir terkait adanya isu penolakan draf raperda APBD Perubahan 2018. Kekhawatiran ini muncul karena stok tinta cetak e-KTP yang menipis, sedang dari sisi anggaran sudah habis.
“Oleh karenanya kami mengajukan tambahan anggaran di pembahasan APBD Perubahan sekitar Rp200 juta. Rencananya dana ini digunakan untuk membeli tinta cetak e-KTP,” katanya.
Menurut Virgilio, untuk saat ini stok tinta tinggal menyisakan 30 kotak. Diperkirakan stok ini hanya mencukupi hingga awal Desember karena satu kotak maksimal mencetak 500 keping e-KTP.
“Normalnya satu kotak untuk 500 keping, tapi kalau suhu naik turun maka proses pencetakan bisa berkurang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Nelayan Gunungkidul mendapat pelatihan SKN, pembekalan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberdayaan ekonomi bagi istri nelayan.
Kepala BGN Sudaryono meminta pemda sidak SPPG pada jam 2-3 pagi untuk memastikan kebersihan, disiplin, dan keamanan MBG.
WIG 2026 di Yogyakarta mengangkat cita rasa dan cerita kuliner Indonesia menjadi narasi global sekaligus mendorong ekonomi gastronomi.
Jusuf Hamka resmi menjadi anggota Wantimpres Prabowo. Simak profil, bisnis jalan tol, kiprah politik, dan perjalanan hidup Babah Alun.
Pemkot Magelang menyiapkan lima kampung wisata dari delapan kelurahan nominasi. Penetapan dilakukan melalui SK Wali Kota Magelang.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut gaji manajer KDKMP bersumber dari APBN dengan pendapatan Rp6,8 juta-Rp8,3 juta per bulan.