90 Tahun Sumpah Pemuda, Tantangan Persatuan Bangsa Makin Berat

Pembacaan deklarasi oleh para peserta dan pemateri seusai acara yang dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Koentjoro seusai seminar sumpah pemuda estafet kepemimpinan era milenial memeringati 90 tahun sumpah pemuda, di UGM, Minggu (28/10/2018). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
29 Oktober 2018 08:10 WIB Herlambang Jati Kusumo Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN--Memasuki 90 tahun setelah sumpah pemuda, tantangan bagi pemuda di era milineal cukup banyak. Momentum sumpah pemuda diharapkan bisa memacu generasi muda semakin baik.

Anggota dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Mahfud MD mengatakan momen sumpah pemuda penting untuk mengembalikan semangat kebersatuan sebagai bangsa yang rukun bersatu dan hanya bisa maju jika hanya rukun bersatu, memanfaatkan potensi yang ada untuk makmur bersama.

"Sekarang penting [semangat kerukunan] karena mulai ada bibit-bibit perpecahan, karena perbedaan primordial yang dulu tidak ada. Sekarang mulai ada yang memunculkan, kita harus hati-hati.Semua itu akan merugikan siapapun yang merasa warga negara Indonesia, kalau terprovokasi, terpancing untuk terpecah belah," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu seusai mengisi seminar, Sumpah Pemuda Estafet Kepemimpinan Era Milenial, memeringati 90 tahun sumpah pemuda, di UGM, Minggu (28/10/2018).

Dikatakan dia, anak muda harus menyadari potensi bangsa ini untuk menjadi tempat maju bersama di tengah-tengah masyarakat internasional.

Menurutnya Indonesia ini memiliki modal yang bagus jika dapat mengelola kebersatuan dengan baik, mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan baik, dengan intelektualitas dan sebagainya. "Itu aktualisasi sumpah pemuda 1928. Ini sudah 90 tahun kita bersumpah kita perkuat lagi tekat itu sekarang," ujarnya.

Dalam seminar tersebut, Mahfud menyampaikan materi sumpah pemuda sebagai landasan kebijakan geopolitik dan geostrategi. Dikatakan dia, konsep geopolitik yang diturunkan dari Sumpah Pemuda 1928 dan dikristalisasikam ke dalam Pancasila dan UUD 1945 harus terus dijaga sebagai jati diri. Dalam menghadapi konteks kekinian, menurut dia, banyak strategi yang bisa diajukan, tergantung dari fokus bidang masing-masing disiplin.

Pada masalah yang ia uraikan salah satunya penegakan hukum, masalah generasi muda saat ini. Ia mengatakan ada beberapa pijakan dan langkah sebagai geostrategi.

Pertama, dengan membangun demokrasi yang substansial. Menurutnya sudah tepat Indonesia memilih mekanisme demokrasi. Hanya, saat ini masih demokrasi prosedural yang menyebabkan perekrutan politik menghasilkan politisi korup. Oleh sebab itu perlu langkah serius untuk segera mengubah menjadi demokrasi substansial.

Kedua, membangun tegaknya hukum dan keadilan. Demokrasi prosedural saat ini yang berjalan diikuti dengan lemahnya penegakan hukum dan meruyaknya ketidakadilan. Jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan dengan baik berarti terjadi disorientasi dalam penyelenggaraan negara. Jika diabaikan hal itu, akan terjadi ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Jika semakin meluas akan terjadi disobedience (pembangkangan) terhadap penguasa dan jika terus meluas akan terjadi disintegrasi.

Ketiga, yang harus dilakukan yaitu menguatkan pendidikan yang adaptif dengan masa depan. Sifat generasi milineal yang sudah mulai disusul oleh generasi Z dan alpha akan semakin ditandai oleh masifikasi teknologi informasi yang serba digital. Hal itu menyebabkan manusia teralienasi dan egois serta bisa menggerus ke Indonesiaan karena budaya asing.

Oleh karena itu harus segera dirumuskan model pendidikan yang adaptif dengan kecenderungan masa depan guna menyiapkan generasi penerus yang cerdas otaknya, terampil kinerjanya, mulia wataknya dan tetap kuat ikatan kebangsaannya. Generasi yang harus disiapkan adalah generasi yang terbiasa dengan kecanggihan dan masifikasi teknologi yang serba digital tetapi tetap kuat rasa cintanya terhadap bangsa dan tanah airnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Sosial Budaya Lemhamnas RI, Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra Wingarta mengungkapkan dalam menjalankan estafet kepemimpinan era milineal, penting untuk terus merawat Pancasila sebagai Ideologi pemersatu bangsa dan negara. "Yakin hanya Pancasila yang dapat mempersatukan bangsa," ujar Putu.

Dikatakan Putu, menurut indeks ketahanan nasional dalam hal ideologi, saat ini kurang tangguh. Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah.

Saat ini bangsa tengah menghadapi tantangan yang besar di post truth era atau era pascakebenaran. Era yang menempatkan kebenaran bukan berdasarkan konstruksi logika berdasar premis-premis dan konklusi yang benar, namun kebenaran berdasarkan keyakinan persepsi.

Ia menyarankan solusi agar Pancasila tetap sebagai pemersatu di era saat ini yaitu Pancasila harus bisa tetap menjadi titik temu atau common denominator konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa dan negara.

Kedua, Pancasila harus dapat mewujudkan suatu kehidupan yang mensintetiskan antara substansi kutub indivialisme liberal dan kolektif sosialisme yang dapat diterima oleh generasi milineal. Ketiga yaitu Implementasi nilainya yang menyangkut kognitif atau pemahaman, afektif atau merasakan, psikomotorik atau perilaku. Lalu pengajaran, pengaplikasian, menjadikan kebiasaan dan pembudi dayaan.

Dalam kesempatan tersebut dibacakan deklarasi oleh para peserta dan pemateri seusai acara yang dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Koentjoro.