TES CPNS: Tak Ada Formasi Tenaga Kesehatan di Seleksi PPPK Tahap I Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I yang dimulai bulan ini tidak menyediakan formasi tenaga kesehatan di lingkungan Pemkot Jogja. Padahal formasi itu tercatat ada saat rekrutmen PPPK bersama formasi lainnya seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja Sarwanto mengatakan formasi khusus yang dibuka bagi tenaga honorer kategori 2 (K2) untuk mendaftar PPPK di Pemkot Jogja, antara lain adalah tenaga guru dan penyuluh pertanian.

"Tenaga kesehatan tidak ada [formasi], karena tenaga kesehatan yang dipersyaratkan adalah yang dibutuhkan untuk daerah terpencil dan tertinggal. Di Jogja tidak ada daerah tertinggal, terpencil, berbeda kalau di daerah lain, di RS juga tidak ada [tenaga kesehatan untuk ikut seleksi PPPK]," kata dia, Jumat (1/2).

Sarwanto mengatakan sebelumnya personel BKPP Kota Jogja telah mengikuti sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2018 tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, perihal jumlah formasi PPPK, hingga saat ini Pemkot masih menunggu jumlah penetapan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), termasuk untuk sumber penggajian yang hingga kini belum ada keputusan apakah dari APBN atau APBD. “Namun kami berharap tetap bisa mengajukan formasi 800 orang, untuk menambah kekuatan personel yang saat ini sudah ada. Kami berharap yang kemarin belum lolos [CPNS] bisa mencoba lagi melamar ke P3K. Kalau ini belum untuk pelamar umum,” kata dia.

Formasi tenaga guru dibutuhkan karena saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Jogja kekurangan tenaga pengajar. Saat ini diakui dia ada 68 guru tidak tetap (GTT) yang bekerja dalam naungan Disdik Jogja. Mereka inilah yang nanti akan mengikuti seleksi P3K bila dinyatakan memenuhi syarat.

Selain itu, guru juga dibutuhkan untuk menggantikan tugas para guru yang memasuki masa pensiun. Lantaran banyaknya guru yang pensiun, khususnya jenjang sekolah dasar, maka banyak kuota guru yang kosong.

Idealnya, satu rombongan belajar (rombel) diisi satu wali kelas. Namun yang terjadi, banyak guru kelas yang harus mengampu lebih dari satu rombel. "Pada saat seleksi CPNS kemarin, kami mengajukan formasi 168. Tapi alokasi yang didapatkan 111. Sebanyak 37 untuk SMP dan 74 untuk jenjang SD," kata dia.

Untuk kebutuhan penyuluh pertanian, Pemkot punya 20 tenaga penyuluh. Pencermatan masih tetap dilakukan, untuk melihat seberapa banyak dari mereka yang layak diikutkan seleksi PPPK. "Mereka sebenarnya honorer dari Pusat yang ditempatkan di Pemkot. Di Jogja, pertanian bukan hanya ada sawah, melainkan ada perikanan, perkebunan. Jadi cukup banyak yang harus mendampingi masyarakat [di bidang pertanian]," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News