Bupati Gunungkidul Imbau CPNS Tak Latah Berpolitik

Bupati Gunungkidul, Badingah menyerahkan SK kepada CPNS yang dinyatakan telah lolos seleksi, Selasa (12/2/2019). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
12 Februari 2019 19:15 WIB Rahmat Jiwandono Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bupati Gunungkidul, Badingah, mengimbau kepada para calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tidak terjun dalam politik praktis, khususnya pada tahun politik. Hal itu disampaikan Badingah saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) CPNS di Bangsal Sewokoprojo, Selasa (12/2/2019).

Dijelaskan Badingah, mada undang-undang yang mengatur larangan bagi PNS untuk terjun dalam politik praktis. Bupati juga meminta agar CPNS dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2019. "Sesuai dengan Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, ada sanksi bagi PNS yang nekat terlibat dalam politik praktis," ujar Badingah.

Terkait dengan hasil seleksi CPNS di Kabupaten Gunungkidul, Badingah memastikan tak ada praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dalam seleksi penerimaan tahun ini karena prosesnya melalui panitia nasional. "Tidak ada sistem titipan, semua dilakukan secara transparan," kata Badingah.

Di Gunungkidul, CPNS yang lolos didominasi tenaga pendidikan dan kesehatan. Kepala Bidang (Kabid) Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar, mengatakan SK CPNS formasi 2018 diserahkan untuk 386 orang dengan komposisi 284 perempuan dan 102 orang laki-laki. "Untuk rinciannya formasi umum sebanyak 373 orang, formasi honorer K2 jumlahnya empat orang, lulusan terbaik tujuh orang, serta penyandang disabilitas dua orang," kata Iskandar.

Untuk penempatan, plotting untuk jabatan analis pariwisata satu orang; analis sistem mutu dan lingkungan satu orang; apoteker ahli pertama 29 orang; dokter ahli pertama 22 orang; dokter gigi ahli pertama empat orang; nutrisionis terampil enam orang; penata ruang ahli pertama satu orang; penelaah data sumber daya alam satu orang; penelaah mutu konstruksi satu orang; pengelola informasi lingkungan satu orang; pengelola pembangunan dan peningkatan jalan satu orang; pengelola rencana teknis tata ruang satu orang; pengelola sarana wisata tiga orang; perawat ahli pertama 10 orang; perawat terampil 38 orang; sanitarian terampil lima orang; teknik dan jembatan ahli pertama satu orang; teknik pengairan ahli pertama dua orang; teknik penyehatan lingkungan ahli pertama satu orang; teknik tata perumahan dua orang; teknik jaringan instalasi tiga orang; dan tenaga guru empat orang. "Formasi yang paling banyak terisi adalah guru kelas ahli pertama sebanyak 228 orang," kata Iskandar.