Gunungkidul Tak Kebagian Kuota Transmigrasi 2026, Ini Penyebabnya
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Ilustrasi internet/Bisnis.com
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul terus mendorong pengelolaan website di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gunungkidul. Pengelolaan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfo Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, kesekretariatan daerah sudah memberikan peringatan berkaitan dengan pengelolaan website di setiap OPD. Pasalnya, jika fasilitas ini tidak dikelola dengan baik dapat berpengaruh terhadap pemberian tunjangan kinerja (tukin) kepada setiap pegawai.
Menurut dia, dengan indikator pengelolaan website dalam pemberian tukin ini sudah berdampak terhadap aktivitas upload informasi di setiap laman yang dimiliki. “Perkembangannya sudah baik karena banyak OPD yang rutin mengupload informasi maupun kegiatan yang dimiliki di kantor masing-masing. Yang jelas, pengelolaan sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik,” kata Kelik, Selasa (19/2/2019).
Dia menjelaskan, untuk merangsang OPD dalam mengelola website, setiap bulan dinas komunikasi dan informatika melakukan rilis sebanyak dua kali. Pengumuman pertama diumumkan pada tanggal 22 dan yang kedua setiap akhir bulan. “Nanti hasil kami serahkan ke sekda, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui kinerja di masing-masing OPD,” ungkapnya.
Kelik menjelaskan, di dalam pengelolaan website tidak hanya intesitas informasi yang disajikan. Namun harapannya, kualitas dari informasi juga diperhatikan sehingga dapat menarik minat pembaca untuk melihat. “Langkah awal kita benahi pengelolaannya, setelah itu kami dorong agar kualitas dari konten yang disajikan dapat menarik minat pembaca,” katanya.
Pihaknya terus mendorong OPD melakukan pengelolaan dengan baik, mulai dari sisi informasi yang disajikan hingga kualitas dari konten. “Secara infrastruktur sudah sangat memadai, tinggal keaktifan di masing-masing OPD dalam mengelola,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono menyadari betul pentingnya akses inforamasi dalam website yang dimiliki masing-masing OPD. Namun demikian, hingga sekarang pengelolaan belum maksimal sehingga masih butuh peningkatan.
Guna memaksimalkan pengelolaan, pemkab sudah membuat inovasi dengan memasukkan indikator pengelolaan website sebagai salah satu dasar untuk pemberian tukin. “Jadi pengelolan website akan masuk dalam indikator dalam penilaian kinerja. Dampaknya, apabila website tidak dikelola dengan baik, maka tunjangan yang diterima akan berkurang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
KPK menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar dari rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu dalam pengembangan kasus suap Bupati Rejang Lebong
Pemkab Temanggung menilai Jalan Tol Bawen-Jogja mempercepat distribusi barang ke pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung investasi.
Simak cara memilih platform AI untuk belajar sesuai kebutuhan, mulai dari akurasi informasi, fitur, hingga keamanan data agar belajar lebih efektif.
Cek jadwal Angkutan KSPN Jogja Minggu 26 Juli 2026 menuju Obelix Sea View dan Pantai Drini. Tarif mulai Rp12.000 dari Malioboro.
Hugging Face menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan insiden agen AI OpenAI. Simak pengertian, fungsi, sejarah, dan manfaat platform AI ini.