Dana Banpol di Kulonprogo Cair Dua Kali Tahun Ini, Ini Rinciannya

Bendera partai politik. - Solopos/Maulana Surya
25 Maret 2019 12:37 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dana bantuan keuangan parpol (banpol) akan dicairkan dua kali di tahun ini mengingat adanya peralihan periode anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulonprogo, Budi Hartono mengatakan saat ini pencairan dana Banpol untuk 2019 masih menunggu pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengajuan pemeriksaan pada BPK diserahkan di Januari tahun ini. Hasil laporan pemeriksaan BPK merupakan syarat bagi pencarian dana Banpol.

Tahun ini pencairan akan dilakukan dalam dua tahap. "Khusus tahun 2019, karena ada pileg. Juli habis periode, lalu menyiapkan masa pelantikan, maka pencarian dilakukan dua kali. Pertama untuk yang tujuh bulan di 2019, atau akhir periode DPRD 2014-2019. Lalu lima bulan lagi itu untuk periode DPRD yang baru," ujar Budi pada Jumat (22/3/2019).

Biasanya, dalam satu tahun, pencairan dilakukan hanya sekali saja. Total anggaran dana Banpol yang disiapkan Pemkab Kulonprogo untuk parpol per tahunnya yaitu Rp873 juta.

Dana Banpol diperkirakan akan mulai dicairkan pada Juni. Kesbangpol Kulonprogo sudah memperkirakan, pencairan pertama untuk sisa periode DPRD 2014-2019 ini total sebanyak Rp509,2 juta.

Untuk pencairan pada periode baru anggota DPRD, Kesbangpol akan memasukannya pada anggaran perubahan. "Karena APBD [Anggaran Pendapatan Belanja Daerah] Perubahan ada di Oktober, maka diperkirakan pencairan di November," ungkap Budi.

Ia mengatakan, jumlah anggaran yang disiapkan untuk dana banpol di periode baru DPRD tahun ini menyesuaikan dengan perolehan suara tiap parpol.

Menurutnya, jumlah dana banpol yang diterima parpol di pergantian periode tersebut diperkirakan akan sama dengan periode sebelumnya, mengingat jumlah tersebut dianggap sudah maksimal.

Di Kulonprogo, pada periode 2014-2019, dana banpol sebanyak Rp3.385 per suara. Dana banpol hanya diperuntukan bagi parpol yang mempunyai kursi di DPRD. Total di Kulonprogo ada 10 parpol yang mempunyai kursi.

"Mengacu ke ketentuan, alokasi banpol itu sudah diatur, diprioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai. Hasil pemeriksaan 2018 lalu, dari parpol itu sudah sebagian besar sesuai kriteria," ungkap Budi.

Sebelum melakukan penyaluran dan pengajuan pemeriksaan laporan keuangan Banpol, Kesbangpol juga memberikan sosialisasi dan pendampingan pada parpol agar dana Banpol sesuai peruntukan. "Di awal kami lakukan sosialisasi pada parpol sebagai pengelola keuangan. Kami juga dengan Inspektorat menyediakan ruang konsultasi terkait pertanggungjawaban dana Banpol," ujar Budi.

Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kulonprogo yang juga sebagai Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menjelaskan, penggunaan dana Banpol untuk pendidikan politik pada masyarakat dilakukan dengan beragam hal.

"Ada bentuknya workshop, menggelar seminar, dialog kebangsaan, langsung ketemu masyarakat. Itu untuk pendidikan politik," ujar Akhid pada Sabtu (23/3/2019).

Selain untuk pendidikan politik, dana Banpol juga diperuntukkan bagi kesekretariatan. Seperti untuk keperluan kantor dan urusan rumah tangga parpol.

Akhid menganggap dana Banpol sejumlah Rp3.385 di Kulonprogo tersebut masih kurang. "Alokasi itu minim. Jika melihat penggunaan secara menyeluruh, itu tidak akan cukup. Setiap kegiatan misalnya minimal butuh Rp50 juta, untuk sewa gedung, makan, minum, pengamanan, honor narasumber, apalagi kalau keperluan Rakornas Rakorda," jelas Akhid. Ia berujar, dana Banpol hanya bisa menutupi sekitar 30% saja dari total kebutuhan parpol.

Data jumlah dana Banpol yang diterima masing-masing parpol tiap tahunnya pada periode 2014-2019.

Partai Gerindra: perolehan suara 33.367, jumlah dana Rp112 juta

PKS: perolehan suara 22.486, jumlah dana Rp75 juta

PAN: perolehan suara 45.615, jumlah dana Rp153 juta

PKB: perolehan suara 28.312, jumlah dana Rp95 juta

Partai Golkar: perolehan suara 29.810, jumlah dana Rp100 juta

PPP: perolehan suara 7.980, jumlah dana Rp26 juta

PDIP: perolehan suara 55.785, jumlah dana Rp187 juta

Partai Demokrat: perolehan suara 14.288, jumlah dana Rp47 juta

Partai Nasdem: perolehan suara 11.175, jumlah dana Rp37 juta

Partai Hanura: perolehan suara 11.179, jumlah dana Rp37 juta

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kulonprogo