Dinsos DIY Seleksi 825 Calon Peserta PKH Graduasi

Harianjogja.com, JOGJA--Seleksi calon peserta Program Bantuan Keuangan Khusus kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi ditargetkan selesai akhir bulan ini. Berbeda dengan tahun lalu, Pemda DIY menaikkan anggaran dana permodalan yang disalurkan bagi setiap peserta.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos DIY Agus Setyanto mengatakan untuk kepesertaan program PKH Graduasi angkatan kedua 2019 ini terjadi peningkatan. Jika pada 2018 calon yang diajukan oleh kabupaten/kota sebanyak 660 keluarga penerima manfaat (KPM), maka berdasarkan seleksi hanya 301 KPM yang diterima.

"Tahun ini, kami menerima 825 KPM yang diajukan kabupaten/kota," katanya kepada Harian Jogja, Selasa (26/3/2019).

Dinsos katanya masih melakukan seleksi terhadap calon yang diajukan untuk menerima bantuan permodalan untuk kegiatan usaha. Calon yang diajukan untuk menjadi calon penerima program PKH Graduasi diambil dari basis data terpadu yang ada sejak 2008. Program diusulkan dari desa melalui kabupaten/kota kemudian di cek oleh Pemda DIY.

"Mereka kami seleksi sesuai pedoman yang ditetapkan. Kalau calon KPM meninggal tidak bisa diganti oleh orang lain, kalau tidak sesuai alamat juga tidak bisa diwariskan," katanya.

Selain terdapat peningkatan jumlah kepesertaan, kata Agus, jumlah dana modal yang akan diberikan bagi peserta PKH Graduasi tahun ini juga naik. Tahun lalu, dana awal modal yang diberikan kepada peserta hanya Rp2,3 juta per orang sementara tahun ini naik menjadi Rp3 juta perorang. "Saat masuk tahap ketiga, peserta program akan kembali menerima dana bantuan juga sebesar Rp3 juta," katanya.

Menurutnya, calon penerima modal tersebut selain tercatat sebagai peserta PKH Graduasi juga diwajibkan memiliki embrio usaha. Hanya saja, usaha yang dijalani tidak bergerak di sektor peternakan. "Yang dibolehkan untuk mendapatkan dana BKK PKH Graduasi adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner, sayur, tempe, gorengan, toko kelontong. Jadi calon penerima sudah memiliki embrio usaha," katanya.

Dia berharap program PKH Graduasi itu mampu meningkatkan pendapatan warga miskin. Tidak semua peserta program PKH yang sudah menjadi peserta PKH akibat tidak memiliki lagi komponen kondisi ekonominya baik. Untuk menyelamatkan itu, Pemda DIY pun menyediakan dana BKK untuk program PKH Graduasi tersebut.

"Sebelumnya mereka mendapatkan program dari Kementerian Sosial karena masih punya komponen program PKH seperti punya anak yang bersekolah, ibu menyusui, lansia Tapi kalau PKH Graduasi sudah lepas dari komponen sehingga tidak memenuhi persyaratan komponen , padahal secara ekonomi masih miskin," katanya.

Kepala Dinsos DIY Untung Sukaryadi mengatakan jumlah peserta PKH pada 2019 sebanyak 218.348 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya, Bantul sebanyak 64.566 KPM, Gunungkidul 62.639 KPM, Kota Jogja 12.176 KPM, Kulonprogo 32.780 KPM, dan Sleman sebanyak 46.178 KPM.

"Kami terus mengedukasi masyarakat agar sama-sama berjuang mengentaskan kemiskinan. Tugas mengentaskan kemiskinan tersebut merupakan tanggung jawab lintas sektor," katanya.

Diakuinya, masalah kemiskinan tak hanya soal materi tetapi juga mental. Bagaimana bisa mendorong masyarakat agar tidak bermental miskin dan menjadi lebih mandiri. Dia tidak setuju jika diterapkan penempelan stiker khusus warga miskin. Alasannya, hal itu bisa mencederai warga yang benar-benar miskin.

"Yang kami tuntut itu moralitas yang tidak berhak menerima tapi menerima bantuan. Nah kemandirian dan mental bagus ini yang saya lihat ada di DIY sehingga kemiskinan menurun,” jelas Untung. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News