Kader HMI Dorong Rekonsiliasi Kebangsaan Pasca-Pemilu

Kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar acara Talk Show Kebangsaan, Kamis (30/5/2019) petang di Wisma PU jalan Laksda Adisucipto No. 165. - Ist
31 Mei 2019 13:27 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Polarisasi masyarakat menyikapi hasil Pemilu 2019 diharapkan menjadi awal dari proses konsolidasi nasional. Saat ini, rekonsiliasi pasca Pemilu dibutuhkan agar seluruh elemen masyarakat kembali bersatu dan bersama-sama membangun bangsa.

Staf Khusus Presiden RI Bidang Keagamaan Internasional sekaligus Tokoh Suluh Kebangsaan Siti Ruhaini Dzuhayatin bangsa Indonesia sudah memiki satu titik temu sebagai pedoman, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia juga memiliki tradisi keislaman yang sangat mapan. Hal ini menjadi modalitas utama untuk konsolidasi bangsa yang berkemajuan dan berkenegaraan.

"Dengan modalitas ini bangsa Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan seharusnya menjadi lebih percaya diri," ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan di Wisma PU, Jalan Laksda Adisucipto 165, Kamis (30/5/2019) petang.

Diskusi tersebut menghadirkan pembicara lain Akademisi UIN Sunan Kalijaga Jogja Zamzam Afandi, Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono dan Ketua Umum Badko HMI Jateng-DIY Sahal Munir dipandu moderator Ja'faruddin. Diskusi tersebut diikuti oleh ratusan kader dan pengurus HMI dan alumni HMI se DIY dan Jawa Tengah.

Dia mengatakan, Pemilu seharusnya digunakan sebagai kontestasi tentang kapasitas, kapabilitas dan strategi yang lebih efektif, efisien dan mengokohkan jati diri bangsa. Oleh karena itu, kontestasi identitas kelompok dan golongan atas hak dan dominasi tidak dapat dilakukan dalam konsep negara bangsa.

"HMI digagas sebagai Islam Indonesia dengan corak kebangsaan yang kokoh, non partisan dan non premordialis. HMI seharusnya terdepan menyerukan konsolidasi di saat ada kecenderungan bangsa ini mengalami polarisasi,” tandasnya.

Menurut Ruhaini, jika dibatasi hanya sebagai sebuah tata kelola dalam negara, persoalan Pemilu sangat mudah. Dalam konteks tata kelola negara, katanya, Pemilu bertujuan untuk menghasilkan kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan kapabitas menjaga identitas negara, memastikan keamanan dan kenyamanan rakyatnya dan memastikan pemerataan layanan publik dan keterjangkauan manfaat.

Indonesia adalah negara majemuk, kemajemukan ini bagian identitas bangsa yang seharusnya tidak lagi dikontestasikan. Jadi kalau tiga mandat Pemilu sudah terpenuhi, maka politik identitas Indonesia sudah selesai. Jangan sampai polarisasi pragmatis yang terjadi, kata dia, semakin mengakar menjadi polarisasi ideologis kebangsaan dan keagamaan. Dia meminta agar HMI segera melakukan konsolidasi. "Saatnya melakukan konsolidasi," ujar Ruhaini.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan, meskipun proses Pemilu diwarnai beragam protes baik ke KPU maupun Bawaslu saat proses perhitungan suara, namun sengketa Pemilu bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Bagus, hal ini merupakan bagian dari konsolidasi nasional, dimana aturan main telah diikuti peserta Pemilu dan partisipasi masyarakat meningkat serta kebebasan berpendapat mendapat tempat.

"Semua pihak harus menghormati proses dan keputusan di MK. MK merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang berhak memutuskan sengketa Pemilu," katanya.

Pengurus KAHMI DIY Bidang Komunikasi dan TI Ja'farudin mengatakan acara tersebut diharapkan melahirkan gagasan yang lebih visioner untuk bangsa Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan jaman dan memenangkan persaingan global.

"Jika masih berkutat persoalan politik yang berpotensi memecah belah bangsa, niscaya kita akan tertinggal dengan bangsa lain," imbuh Jafar.