Angka Rerata Lampaui Nasional, DIY Masih Punya 450.250 Penduduk Miskin

Ilustrasi kemiskinan. - JIBI
26 Juni 2019 22:07 WIB Kusnul Isti Qomah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2018, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 11,81% atau turun 0,32 poin dibandingkan kondisi Maret 2018. Selama setengah tahun, penurunan kemiskinan dinilai kurang signifikan.

Persentase kemiskinan DIY dinilai tinggi yakni 11,81%, sedangkan kemiskinan nasional sudah 9%.

Garis kemiskinan di DIY pada September 2018 sebesar Rp414.899 per kapita per bulan. Dalam satu semester terakhir, garis kemiskinan meningkat 1,26% dari kondisi Maret 2018 yang besarnya Rp409.744 per kapita per bulan.

Pada Maret 2018, garis kemiskinan makanan tercatat sebesar Rp296.077 per kapita per bulan dan kontribusinya terhadap garis kemiskinan sebesar 71,36%. Sementara, pada saat yang sama, garis kemiskinan nonmakanan sebesar Rp118.822 per kapita per bulan dan berkontribusi sebesar 28,62% terhadap garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada September 2018 di DIY sebanyak 450.250 orang atau 11,81% terhadap total penduduknya. Sementara, penduduk miskin pada periode Maret 2018 adalah 460.100 orang atau 12,13% dari penduduk DIY.

Kepala BPS DIY JB Priyono mengatakan, persoalan data menghambat pengentasan kemiskinan di DIY. BPS DIY melihat masih terjadi inclusion error dan exclusion error dalam menentukan rumah tangga sasaran untuk setiap bantuan sehingga program pengentasan kemiskitan tidak berdampak signifikan.

Kepala BPS DIY JB Priyono mengungkapkan inclusion error adalah eror yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tetapi masuk database sebagai penerima manfaat. Sementara exclusion error adalah eror yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat.

"Sebenarnya yang berat adalah di persoalan data. Ternyata selam ini masyarakat kita tahu ada sebagian masyarakat di tingkat kesejahteraan rendah yang harusnya dapat bantuan justru tidak dapat. Sebaliknya, yang harusnya tidak dapat justru dapat bantuan. Tetapi, mereka tidak ada datanya," kata dia, Rabu (26/6/2019).

Ia mengungkapkan secara makro BPS telah memiliki data yang bisa menentukan siapa-siapa saja yang sejatinya pantas mendapatkan bantuan. "Ini yang harus kita dorong. Dana sudah digelontorkan, tetapi enggak signifikan mengatasi kemiskinan karena ada ketidaksesuaian data. Erornya itu terjadi di akumulasi kesalahan penentuan RTS," papar dia.