Semarak Milad Muhammadiyah ke-113, Aisyiyah Trirenggo Gelar Gowes
Bersepeda bukan hanya soal olahraga, tetapi juga sarana menumbuhkan energi positif, memperkuat silaturahmi, dan meneguhkan peran perempuan dalam gerakan dakwah
Ilustrasi penduduk miskin./JIBI
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul akan mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk mencoret 852 kepala keluarga (KK) dari Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan. Sebab, ratusan kepala keluarga tersebut dianggap sudah mampu dan mandiri setelah mengundurkan diri dari sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinsos P3A Bantul, Anwar Nur Fahrudin, mengatakan 852 KK yang mengundurkan diri dari penerima PKH itu tersebar di 17 kecamatan. Terbanyak berada di Kecamatan Pundong. Data tersebut terhitung sejak 2018 sampai Juli tahun ini.
Data keluarga yang mengundurkan diri itu sudah muncul dalam musyawarah tingkat desa sebagai dasar untuk perubahan Basis Data Terpadu (BDT) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) di Kementerian Sosial.
“Dengan musyawarah desa nanti, keluarga penerima manfaat [keluarga penerima PKH] yang sudah mengundurkan diri akan diusulkan sebagai keluarga sudah mampu,” kata Anwar, saat dihubungi Selasa (23/7/2019).
Menurut Anwar penetapan BDT oleh Kementerian Sosial dilakukan setahun dua kali, sehingga Dinsos P3A bisa mengusulkan perubahan data selama enam bulan sekali. Ia belum bisa memastikan berapa keluarga dari 852 KK yang sudah terhapus dari BDT. “Finalisasi BDT Juli kemarin usulan 2018 baru masuk,” kata Anwar.
Kepala Dinsos P3A Bantul, Didik Warsito, mengatakan penerima PKH yang mengundurkan diri tersebut sudah tidak menerima PKH lagi meski belum terhapuskan dari data BDT, namun
Menurut dia, di Bantul terdapat 64.952 penerima PKH dan 93.960 penerima bantuan pangan nontunai.
“Semua data kemiskinan ditetapkan Kementerian Sosial. Kami hanya memilah mana warga miskin dan rawan miskin,” kata Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bersepeda bukan hanya soal olahraga, tetapi juga sarana menumbuhkan energi positif, memperkuat silaturahmi, dan meneguhkan peran perempuan dalam gerakan dakwah
Pemda DIY menjamin perlindungan 11 bayi yang dievakuasi dari day care ilegal di Sleman, termasuk biaya pengobatan dan pemulihan kesehatan.
Prabowo Subianto menyoroti eksportir sawit dan batu bara yang menyimpan devisa hasil ekspor di luar negeri, bukan di Indonesia.
Kejagung dalami dugaan jual beli LHP Ombudsman RI yang menyeret Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto dalam kasus suap.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 14 Mei 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur, tersedia keberangkatan pagi sampai malam.
Kemenkop mempercepat operasional 37 ribu Kopdes Merah Putih dan menyiapkan Inpres untuk penguatan ekonomi desa.