Fasilitas Ramah Anak Minim, Kulonprogo Sulit Raih Predikat Layak Anak

Harianjogja.com, KULONPROGO--Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menemui banyak kendala untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Persoalan yang mengadang adalah belum optimalnya koordinasi seluruh instansi dan minimnya fasilitas umum yang ramah anak.

Ganjalan itu juga yang membuat kabupaten berjuluk Bumi Menoreh tersebut stagnan di predikat Madya sejak dua tahun terakhir. Dalam tingkatan menuju KLA, Madya berada di level dua dari bawah. Adapun level paling bawah yakni Pratama, dilanjutkan Madya, lalu Nindya, Utama dan yang tertinggi KLA.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo Eka Pranyata mengatakan dalam upaya mewujudkan KLA diperlukan kerja sama seluruh sektor pemerintahan.

Secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), program-program terkait dengan KLA memang menjadi ranah jawatannya tetapi untuk bisa merealisasikan itu semua, diperlukan dukungan semua pihak. Sayangnya, sejauh ini kerja sama tersebut belum berjalan optimal.

Dia memaparkan ada lima kluster yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk bisa meraih predikat tertinggi KLA, yakni kluster tentang Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak Berkebutuhan Khusus; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta kluster terakhir Perlindungan Khusus.

Dari kelima kluster tersebut, Eka mengakui belum semuanya dipenuhi Kulonprogo. Soal hak sipil misalnya, dia menyatakan masih ada anak-anak yang kesulitan memperoleh akta kelahiran.

“Kalau yang generasi sekarang mungkin sudah dimudahkan dengan adanya inovasi baru, seperti di RSUD Wates, ada layanan bayi lahir bisa langsung diuruskan akta kelahiran maupun perubahan kartu keluarga. Untuk generasi sebelumnya, belum bisa," ujarnya, Kamis (25/7/2019).

Soal pendidikan, juga masih ditemui anak-anak Kulonprogo yang putus sekolah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan semangat KLA yaitu memenuhi hak-hak anak, salah satunya soal hak mendapatkan pendidikan.

Pemkab juga belum memiliki ruang khusus pembinaan atau rehabilitasi bagi anak-anak yang sedang mendapat masalah atau tersangkut hukum. Penanganan bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang perlu mendapat arahan langsung dari psikolog juga belum tersedia.

“Soal infrastruktur penunjang juga belum maksimal. Ruang publik sekarang di Alun-alun Wates itu belum ramah anak. Sekarang sedang diusahakan menggarap Taman Wana Winulang, kalau sarana prasarana sudah terpenuhi, akan diajukan sertifikasi biar jadi Ruang Bermain Ramah Anak,” ujarnya.

Dinsos PPPA bukannya tanpa usaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Instansi ini tetap berupaya agar impian mewujudkan Kulonprogo menjadi KLA bisa terlaksana. Secara bertahap, kelima kluster itu akan dipenuhi. Salah satu yang saat ini menjadi fokus yakni soal pemenuhan hak anak yang ada di Lembaga Kesehatan Sosial Anak (LKSA).

Eka menjelaskan persoalan yang dihadapi di lingkungan pengasuhan alternatif tersebut adalah terkait stigma negatif yang kerap disematkan terhadap anak-anak di sana. Padahal, lembaga ini harusnya bertindak sama seperti lingkungan keluarga. Tidak membedakan siapapun meski yang bersangkutan memiliki latar belakang buruk.

Tahun ini, Kulonprogo kembali mendapat penghargaan KLA 2019 predikat Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan itu diserahkan langsung kepada Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, di Four Points Jl.Andi Djemma, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/7), yang sekaligus bertepatan dengan Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2019.

Sutedjo berharap dengan penghargaan ini Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bisa mengoptimalkan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. “Ke depan, dinamika tentu akan berkembang sehingga perlu meningkatkan pembinaan agar bisa naik tingkat dalam mencapai KLA,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News