TPST Piyungan Didorong Jadi Tempat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Harianjogja.com, JOGJA- Rekayasa teknologi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan diharapkan bisa terwujud. Pemda DIY didorong untuk ambil bagian dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII, DPR RI, Ridwan Hisjam mengatakan penanganan sampah di DIY perlu segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan DIY sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. "Kalau persoalan sampah ini tidak segera diselesaikan akan mengganggu predikat Jogja sebagai kota pariwisata," katanya saat kunjungan kerja di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Senin (29/7/2019).

Dia menyebutkan, ada peluang bagi DIY untuk menjadi bagian dalam program pembangunan PLTSa. Meskipun DIY tidak masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, namun masih ada celah yang bisa dilakukan. Dalam Perpres tersebut, hanya ada 12 kota yang akan dibangun PLTSa.

Untuk itu, Komisi VII juga akan mendorong pemerintah untuk melakukan revisi Perpres terkait dengan pengelolaan sampah ini. Jika mengganti Perpres mungkin prosesnya panjang, katanya, maka masih ada celah di mana DIY bisa berperan. Menteri ESDM, katanya, memiliki kewewenangan untuk menunjuk BUMN atau BUMS sebagai pengelola PLTSa setelah mendapatkan usulan dari Gubernur atau Wali Kota atau Bupati.

"Asal memenuhi syarat untuk menjadi PLTSa, nanti bisa minta persetujuan Kementerian ESDM. Ini tentu membutuhkan pengorbanan dari Pemda DIY. Seperti menyediakan lahan dan sebagainya," katanya.

Dia berharap agar seluruh pemerintahan di DIY baik Pemda maupun Pemkab dan Pemkot untuk bersinergi mengatasi masalah tersebut. Sebab berdasarkan paparan Pemda DIY, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini didorong dengan perkembangan sektor pariwisata di DIY. "Kalau sampah dengan rekayasa teknologi dijadikan sebagai energi terbarukan, itu jauh lebih baik. Kami akan perjuangkan ini," jelasnya.

Di lain pihak, Pemda DIY masih menyiapkan solusi terkait penanganan sampah di DIY. Salah satu solusi yang disiapkan adalah keterlibatan investor untuk menangani TPST Piyungan yang sebenarnya sudah over load. "Kami terus berupaya mengurangi sampah dari sumbernya. Kami terus mendorong agar masyarakat memilah sampah terlebih dahulu sebelum membuangnya ke TPST Piyungan. Salah satunya dengan menggalakkan keberadaan bank sampah," kata Sekretatis Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi.

Sebelumnya, Kepala Balai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Kuncoro Hadi Purnomo mengatakan berdasarkan pembahasan yang dilakukan Pemda DIY dengan pemerintah pusat (Bappenas), Kementerian Keuangan dan Kementerian PU, proses lelang untuk pengelolaan sampah di TPST Piyungan dengan sistem KPBU akan dilakukan pada 2020 mendatang. "Sampai saat ini juga masih dibahas model teknologi seperti apa yang akan ditawarkan ke investor masih dibahas di pusat," katanya.

Penggunaan teknologi dalam sistem KPBU bisa saja dilakukan. Apakah menerapkan teknologi plasma gratifikasi di TPA Putri Cempo, Solo sebagai PLTSa atau pengelolaan sampah modern, Intermediate Treatment Facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara. "Atau yang dilakukan di Cirebon? Hanya saja model seperti apa yang cocok masih butuh kajian. Sebab penggunaan teknologi mahal, penerapannya juga tidak mudah. Misalnya teknologi di Eropa, sampah sudah dipilah. Tapi di sini tidak dipilah. Seharusnya yang masuk ke TPST semua dalam bentuk residu," katanya.