Rumitnya Kulonprogo Hadapi Masalah Ketimpangan Sosial

Kondisi kawasan relokasi perumahan warga terdampak pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon, Selasa (23/10/2018). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
04 Agustus 2019 06:17 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO--Pemkab Kulonprogo berupaya menekan angka ketimpangan. Target penurunan di tahun lalu tidak tercapai. Ke depan, tantangan dengan adanya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) akan dihadapi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data ketimpangan yang terjadi di tiap provinsi sampai Maret 2019. Provinsi DIY menempati posisi ketimpangan paling tinggi dengan indeks gini sampai 0,423 poin. Pada indeks gini, angka semakin besar dan mendekati satu menunjukkan terjadinya ketimpangan yang parah.

"Kalau di Kulonprogo kami belum dapat rilisan data sampai tahun ini, baru data evaluasi tahun kemarin saja," ungkap Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Indra Cahya Nugraha pada Sabtu (3/7/2019).

Meski demikian, ia berupaya agar angka ketimpangan di Kulonprogo terus ditekan sampai pada titik yang rendah. Pada tahun lalu, target yang ditetapkan Pemkab Kulonprogo tidak tercapai.

Pihaknya menargetkan di 2018 penurunan ketimpangan sampai pada angka 0,33. Namun capaian ketimpangan 2018 ada di angka 0,37. "Tapi itu sudah turun dibanding 2017. Di 2017 angka ketimpangan sampai 0,39," jelas Indra.

Indra mengungkapkan, capaian ketimpangan bisa ditekan dengan berbagai pRogram intervensi. Intervensi ditujukan dengan menyasar pada kelompok warga yang berada di bawah garis kemiskinan. 

"Seperti dengan program bantuan rehab RTLH [Rumah Tidak Layak Huni], kami berikan pada warga kurang mampu. Kami juga dorong ketimpangan itu dengan penyediaan infrastuktur di jalan dan jembatan," ungkap Indra.

Adanya Bandara YIA, katanya, memberikan tantangan tersendiri bagi Pemkab Kulonprogo. "Biasanya di awal-awal saat pembangunan dan mulai operasional, akan terasa ketimpangan, baik pendapatan atau antar wilayah, tapi setelahnya kami fokus pemerataan," ujar Indra.

Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Risdiyanto mengatakan ketimpangan di Kulonprogo menjadi catatan perbaikan dalam upayanya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Ada empat indikator (SDGs) yang menjadi catatan kami, karena pada tahun lalu indikator itu tidak tercapai, antara lain AKI (Angka Kematian Ibu), angka melek huruf, angka kemiskinan, dan tingkat ketimpangan," jelasnya.