Jelang Iduladha Gas Langka, Pemkab Bantul Minta Tambahan Elpiji

Foto ilustrasi. - Bisnis Indonesia/ Nurul Hidayat
08 Agustus 2019 20:07 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL- Dinas Perdagangan Bantul meminta Pertamina untuk menambah kuota gas elpiji bersubsidi jelang perayaan Iduladha ini karena kelangkaan gas ukuran tiga kilogram tersebut masih terjadi di beberapa titik.

“Kami sudah mengajukan tambahan kuota fluktuatif [Gas LPG 3 Kilogram] kepada Pertamina,” kata Kepala Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Bidang Sarana dan Distribusi Perdagangan, Dinas Perdagangan Bantul, Zuhriyatun Nur Handayani, saat dihubungi Kamis (8/8/2019).

Perempuan yang akrab disapa Nani ini tidak menyebutkan berapa permintaan tambahan kuota elpiji bersubsidi. Pihaknya menyerahkan kepada Pertaminan karena Pertamina memiliki perhitungan penambahan kuota fluktuatif saat menghadapi hari besar keagamaan. Sebenarnya Pertamina, kata dia, sudah menambah kuota pada 26 Juli lalu sebanyak 8.760 tabung namun kelangkaan masih terjadi.

Dalam dua hari ini Tim Terpadu Dinas Perdagangan bersama Pertamina, Satuan Polisi Pamong Praja, dan polisi juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah restoran dan industri. Hasilnya masih didapati restoran beromzet lebih dari Rp100 juta menggunakan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram, di antaranya restoran di Jalan Srandakan, Pandak, Gilangharjo.

Petugas menemukan warung makan tersebu menggunakan gas elpiji 3 kilogram sebanyak 13 tabung. Petugas kemudian menarik 13 tabung ukuran 3 kilogram tersebut dan menggantinya dengan tabung gas ukuran 5,5 kilogram sebanyak enam. Selain di Jalan Serandakan, petugas juga menemukan warung makan padang di Jalan Bantul masih menggunakan tabung 3 kilogram sebanyak 17 tabung.

“Sebanyak 17 tabung ukuran 3 kilogram langsung ditarik dan ditukar dengan delapan tabung gas ukuran 5,5 kilogram dari Pertamina,” kata Nani. Pihaknya juga meminta pemilik warung makan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.

Menurut Nanik sebenarnya salah satu dari dua restoran itu pernah juga disidak pada tahun lalu dan ditemukan menggunakan gas elpiji bersubsidi, namun ternyata terulang kembali. Pihaknya tidak memiliki kewenangan kecuali hanya memperingatkan. “Terkadang yang ditemui di lapangan itu hanya pegawai yang tidak tahu menahu bahwa menggunakan gas elpiji 3 kilogram dilarang bagi restoran,” ujar Nani.

Nanik mengatakan ulah restoran dan industri yang menggunakan tabung elpiji 3 kilogram turut turut andil membuat kelangkaan gas elpiji 3 kilogram sehingga mengurangi jatah warga miskin untuk mendapatkannya. Sebenarnya, kata dia, untuk kebutuhan masyarakat miskin kalau tepat sasaran di Bantul sudah cukup tapi terkadang masih ada penggunaan yang tidak tepat sasaran seperti untuk usaha komersil restoran.

Selain itu, Nanik juga mengimbau kepada pengelola pangkalan gas elpiji bersubsidi agar menjual kepada perorangan terlebih dahulu daripada melayani pengecer, karena harga dari pengecer bisa melebihi harga eceran tertinggi (HET) sehingga dapat membebani masyarakat dan Dinas Perdagangan tidak memiliki kewenangan mengawasi pengecer.

Sebelumnya pihak Pertamina dalam sidak restoran dan industri di Bantul pada Oktober 2018 lalu menyatakan sidak akan terus dilakukan ke restoran dan hotel. Dasar sidak yang digunakan adalah Surat Perintah Gubernur DIY No.510/0086 tentang Pengendalian Penggunaan LPG 3 Kilogram. Surat perintah yang dikeluarkan per 1 Juli 2018 tersebut ditujukan kepada bupati/ walikota dan pimpinan instansi Pemda DIY.

Terdapat dua poin yang menjadi larangan penggunaan LPG 3 kilogram dalam surat tersebut, yakni, restoran, uaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha jasa las, dan usaha tani tembakau; serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY, dan Pemkab dan Pemkot. namun pihak Pertamina juga tidak bisa menjamin restoran yang terkena sidak tidak menggunakan lagi karena distribusi elpiji bersubsidi terbuka melalui pengecer. setidaknya yang masih ditemukan akan diganti oleh Pertamina dengan tabung gas ukuran 5,5 kilogram.