Sultan Sebut Kasus OTT KPK Jaksa & PNS di Jogja seperti Dagelan

Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menginginkan agar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di Jogja menjadi yang pertama sekaligus terakhir di DIY.

Sultan juga mengingatkan agar aparat yang masuk dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harusnya mengawasi proses pembangunan agar tidak terlibat dalam praktek KKN. Jika tim pengawas terlibat dalam praktek korupsi, maka hal itu tak ubahnya sebagai sebuah dagelan. 

"TP4D kan fungsinya untuk mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan. Tugas pengawas ya ngawasi bukan diawasi. Kalau seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau pengawas terlibat ya bagi saya itu (sama saja) seperti dagelan," kata Sultan di Kepatihan, Selasa (20/8/2019).

Sultan meminta agar kasus OTT KPK di Jogja dijadikan bahan peringatan dan instrospeksi agar ke depan tidak terulang lagi. Pemkot diminta oleh Sultan untuk benar-benar mengontrol aparatur sipil negara (ASN)-nya. Terutama fungsi pengawasan yang benar-benar melakukan pengawasan. "Tugas pengawas ya harus mengawasi. Pengawas juga butuh diawasi. Kalau (pengawas ikut terlibat) tidak akan menyelesaikan masalah," katanya.

Dia memaparkan, hingga kini belum ada komunikasi antara dirinya dengan Wali Kota Jogja dan Kejaksaan terkait kejadian ini. Hanya saja, Sultan berharap agar penanganan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. "Saya punya harapan jangan terjadi lagi. Ini untuk pertama dan terakhir. Kejadian ini harus menjadi bahan introspeksi, oleh semuanya, termasuk diri saya sendiri," pungkas Sultan.