Harga Tanah Bikin Investasi di DIY Terkendala

Harianjogja.com, JOGJA- Kinerja investasi di DIY pada semester pertama 2019 cukup memuaskan. Selama enam bulan pertama ini, realisasi investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp2,10 triliun atau naik 83,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp1,14 triliun.

"Sampai saat ini, realisasi investasi di DIY masih didominasi sektor infrastruktur yang merupakan belanja pemerintah," kata Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY Arief Hidayat saat jumpa pers di Kantor DPPM DIY, Rabu (21/8/2019).

Realisasi investasi periode semester 1 2019 yang mencapai Rp2,1 triliun terdiri dari realisasi PMDN sebesar Rp 1,97 triliun dan realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp131,27 miliar. Berdasarkan capaian realisasi investasi baik PMDN maupun PMA, Kulonprogo menduduki peringkat pertama sebesar Rp1,61 triliun. Disusul Sleman di posisi kedua senilai Rp337 milliar, dan ketiga adalah Kota Jogja sebesar Rp80,63 milliar.

"Bidang yang masih mendominasi adalah kontruksi sebanyak 76,2 persen atau Rp1,6 triliun, bidang hotel dan restoran Rp265 miliar (12,6 persen) dan sektor perdagangan Rp57,87 miliar (2,8 persen),” terang Arief.

Berdasarkan peruntukan, realisasi investasi semester 1 2019 untuk PMDN didominasi untuk Investasi Bangunan/Gedung (76,62%) dan pembelian tanah (17,81%). Sedangkan untuk PMA peruntukan realisasi terbesar untuk bangunan/gedung (36,81%), modal kerja (27,33%) dan pembelian tanah (7,8%). "Pembelian tanah ini menjadi salah satu yang dilakukan investor. Sebab sedikitnya 30% dari total investasi dialokasikan untuk membeli tanah karena harga tanah di DIY sangat tinggi," katanya.

Tingginya harga tanah disebabkan karena terbatasnya lahan di DIY. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan investasi. Kendala lainnya yang dihadapi adalah ketimpangan pemerataan investasi, mewujudkan masyarakat yang sadar investasi, hingga dukungan infrastruktur. "Yang tidak kalah penting adanya sinergitas antar OPD, dunia usaha dan lembaga pendidikan," katanya.

Arif menyontohkan masalah investasi yang masih perlu segera diselesaikan. Salah satunya terkiat pembangunan kawasan aeropolis di Kulonprogo yang menurutnya tidak terkonsep dan terencana. Kondisi tersebut berdampak pada arah pengembangan investasi pembangunan di kawasan bandara YIA masih tidak jelas.

"Ada tiga faktor utama tidak terkonsep dan terencana pembangunan aeropolis. Pertama terintergrasinya rencana pembangunan antara kontraktor bandara, dalam hal ini PT Angkasa Pura I dan Pemda DIY selaku pemerintah setempat,” katanya.

Selain itu, lanjut Arif, adanya keberagaman sosial, ekonomi, dan pendidikan di area yang akan dijadikan aeropolis. Direncanakan areopolis akan mengelilingi bandara dengan radius maksimal 15 km dengan total luasan mencapai 3.000 hektarE. Hanya saja lahan yang disiapkan sampai saat ini masih belum disiapkan. "Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas, RDTL belum ada," katanya.

Mapping dan penataan kawasan aerotropolis tersebut penting agar investor bisa mengetahui posisi strategis untuk investasinya. Bagi Arif, peruntukan kawasan aeropolis menjadi kawasan industri dinilai kurang tepat karena di sana masih banyak kawasan pertanian yang menjadi area ketahanan pangan masyarakat DIY dan usaha-usaha kecil menengah. Yang paling tepat pengembangan aeropolis mengarah ke kota bisnis.

“Ketiga hal ini yang menjadikan kawasan aeropolis masih buram untuk bisa kami tawarkan ke investor. Padahal sebelumnya investor dari Thailand, Australia dan Singapura sudah sowan untuk menanamkam modal namun terkendala belum adanya kata sepakat untuk pengelolahan dari pemda dan pusat,” ujarnya.