Advertisement
BPJS Defisit Bisa Timbulkan Rumah Sakit Telat Membayar Dokter
Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN--Ikatan Dokter Indonesia DIY menggelar diskusi panel mengupas masalah defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan efek yang ditimbulkannya.
"Lalu kami menginisiasi diskusi panel ini guna membahas ide tentang problem problem pembiayaan di rumah sakit maupun praktek dokter," kata Ketua Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) IDI DIY Desi Arijadi dalam Diskusi Panel Terbuka dengan tema Kesetaraan dalam Pelayanan Kesehatan di Prime Plaza Hotel Depok, Sleman, Sabtu (31/8/2019).
Advertisement
Dalam diskusi panel itu pihaknya menghadirkan asosiasi rumah sakit, asosiasi puskemas, asosiasi dokter praktek, ikatan apoteker dan ikatan profesi untuk duduk bersama guna membahas problem yang sedang mereka hadapi.
"Saat ini kami melihat program BPJS Kesehatan itu kan mengalami defisit, ketika BPJS telat membayar rumah sakit, rumah sakit juga akan telat membayar dokter, pelayanan juga akan menjadi terbengkalai, efek domino itu kemana mana," jelasnya.
Sampai saat ini, menurut Desi, efek yang ditimbulkan oleh defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan belum terlalu berdampak di wilayah DIY. "Saat ini belum terlalu terasa, namun kalau itu keterusan bisa menjadi efek domino, solusinya kita adakan diskusi ini, pihak dinas kesehatan provinsi dan kabupaten juga diundang termasuk ombudsman dan lembaga konsumen," katanya.
Kendala lainnya yang dihadapi oleh para dokter di era revolusi industri ini juga berkaitan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh rumah sakit. "Kadang kadang kalau kami mau menerapkan standar, dari sisi rumah sakit juga mereka tidak bisa menutup keuangan untuk membeli alat alat kesehatan, alat alat kesehatan itu kan impor, harusnya ada pemotongan pajak karena alat alat itu kan bukan barang mewah," ungkapnya.
Desi mengharapkan, diskusi panel itu itu bisa digunakan oleh pemegang kebijakan dalam mengambil keputusan. "Hak pasien dan hak dokter hak BPJS itu bisa setara, prinsipnya ingin menyelesaikan sesuatu dengan semua pihak tersenyum," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemantren Kraton di Jogja Dorong Inovasi Budi Daya Maggot untuk Atasi Sampah
Penipuan Identitas Kependudukan Digital Banyak Terjadi di Jogja, Ini yang Dilakukan Pemkot
JAMBORE PSKS 2025, 400 Pilar Sosial Berkumpul di Guwosari
Mafia Tanah Kas Desa, Penanggung Jawab Tambang Tanah Uruk Tol Jogja-Solo Dituntut 5 Tahun Penjara
Advertisement
Tol Prambanan-Klaten Dibuka, Dinas Parwisata DIY Menyiapkan Paket untuk Menarik Wisatawan
Sekolah Rakyat Segera Dilaunching, di DIY Ada 13 Rombel dengan 275 Siswa
Bupati Gunungkidul Serahkan Penghargaan PELANDUK 2025 dan Wulan Panutan
Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Disertai Ledakan SPBU Gedongtengen Jogja, Ada Alat Tak Berfungsi
Bantul Siapkan 4 Jurus untuk Wujudkan Swasembada Pangan, Ini Rinciannya
Advertisement
Penutupan Peternakan Babi di Tlogoadi Sleman: Kandang Sudah Kosong Saat Satpol PP Datang
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tanjungtirto Berbah, 1 Orang Tewas
2 Geng Remaja Jogja Berseteru Sebabkan 1 Orang Luka Tusuk, Polisi Tangkap 10 Pelaku
Ribuan Warga Hadiri Tradisi Petik Laut di Pelabuhan Sadeng Gunungkidul
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Wapres Dorong DIY Perkuat Sinergi Dukung Swasembada Gula
- Curi 3 Kotak Amal dan Sangkar Burung, Dua Pria di Bantul Diamankan Polisi
- Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Cair
- Pemkot Jogja Alihkan Pengelolaan Cadangan Beras dari PT Taru Martani ke Foodstation XT Square
- Wiyos Santoso, Ni Made dan Aris Eko Masuk Tiga Besar Kandidat Sekda DIY
Advertisement
Advertisement
