Kalurahan di Gunungkidul Wajib Sisihkan Dana Desa untuk Padat Karya
Kalurahan di Gunungkidul wajib mengalokasikan dana desa untuk program padat karya pada 2026. Program ini ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Bupati Gunungkidul, Badingah, saat menerima BKN Award 2019./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, WONOSARI–Bupati Gunungkidul Badingah memperoleh BKN Award 2019 dari Badan Kepegawaian Nasional. Penghargaan ini diharapkan bisa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. “Penghargaan ini berkat kerja sama semua pegawai yang telah berkerja dengan baik,” kata Badingah kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).
Menurut dia, pengharagaan ini tidak lepas dari komitmen para pegawai menjaga integritas agar seluruh pejabat dapat menjadi agen perubahan dan antikorupsi. Para pegawai juga diminta memiliki komitmen yang tinggi, jujur dan berani dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. “Kami mendapatkan penghargaan untu kategori Penilaian Kinerja Terbaik Kategori Kabupaten Tipe B,” kata Badingah.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, Sigit Purwanto, mengatakan, sesuai dengan arahan Bupati, jajarannya terus bebenah. Diharapkan dengan proses evaluasi dan peningkatan kerja ini dapat mewujudkannya sebuah birokrasi yang lebih baik dengan kualitas pelayanan prima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kalurahan di Gunungkidul wajib mengalokasikan dana desa untuk program padat karya pada 2026. Program ini ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Standar kerja layak ekonomi platform dari ILO menjadi momentum memperkuat perlindungan ojol, kurir online, dan pekerja digital di Indonesia.
KPK menyita dokumen saat menggeledah Kantor Bupati Muara Enim dan sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap.
Pemerintah mempercepat bansos digital setelah ditemukan lebih dari 40% bantuan sosial tidak tepat sasaran. Sistem baru diklaim lebih akurat dan cepat.
Taman Nasional Kutai menjaga enam flora penting Kalimantan, mulai ulin, pasak bumi, meranti hingga anggrek hitam demi kelestarian ekosistem.
Pemprov Jateng menggandeng KPK untuk membenahi tata kelola tambang galian C guna menekan pelanggaran dan mengoptimalkan pendapatan daerah.