Jelang Pendaftaran Pegawai Pemerintah, Jumlah Formasi Belum Ada Kepastian

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul masih menunggu kepastian terkait dengan rekrutmen pegawai pemerintah di tahun ini. Pasalnya, dari pengajuan kuota sebanyak 300 formasi, belum ada keputusan apakah jumlah itu disetujui atau tidak.

Kepala Bidang Pengembangan Formasi dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, Reni Linawaty, mengatakan jajarannya mengajukan formasi untuk penambahan pegawai sebanyak 300 formasi.

Dari usulan yang diajukan mayoritas untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena jumlahnya mencapai 70%, sedang untuk rekrutmen dari jalur CPNS hanya sebesar 30%. “Aturannya seperti ini, 70 persen untuk PPPK dan 30 persen untuk CPNS,” kata Reni kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian berapa jumlah tambahan pegawai yang disetujui oleh Pemerintah Pusat. “Kami hanya bisa menunggu karena dari sisi usulan sudah disampaikan dan sekarang masih menunggu informasi resmi terkait dengan kuota yang diberikan,” katanya.

Menurut Reni BKPP pernah mendapatkan informasi terkait dengan proses rekrutmen pegawai yang rencananya dilakukan bulan ini. Hanya, kata dia, informasi tersebut belum bisa jadi acuan karena instruksi resmi belum diperoleh. “Masih rumor. Sebagai gambarannya untuk penetapan kuota belum ada. Jadi nanti kalau sudah ada formasinya pasti disusul dengan rencana tahapan dalam perekrutan,” katanya.

Reni meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. “Nanti kalau ada informasi resmi terkait dengan rekrutmen pegawai pemerintah pasti kami umumkan secara terbuka,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala BKPP Gunungkidul, Sigit Purwanto. Menurut dia kesabaran dan kehati-hatian sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan dengan kedok rekrutmen pegawai. “Modus dengan dalih bisa membantu menjadi PNS sudah banyak terjadi. Tapi harapannya masyarakat tetap berhati-hati sehingga tidak menjadi korban,” katanya.

Sigit menuturkan untuk perekrutan akan diinformasikan secara terbuka, baik saat pendaftaran maupun pelaksanaan tes. “Untuk saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News