Partai Pemenang Sapu Bersih Alkap DPRD Bantul, Golkar dan PKS Legowo

Enggar Suryo Jatmiko saat naik sepeda setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bantul, Selasa (13/8/2019). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
09 Oktober 2019 03:17 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-- Harapan komposisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul atau alkap secara proporsional tidak terealisasi. Alkap Dewan periode lima tahun ke depan diisi oleh partai-partai dengan suara terbanyak.

Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar yang memiliki fraksi tersendiri di Dewan tidak mendapat jatah pimpinan alkap. "Kami menghormati apa yang sudah diputuskan dalam Paripurna," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Bantul, Heru Sudibyo, Selasa (8/10/2019).

Heru mengatakan partainya sebenarna sudah memersiapkan untuk mendapatkan jatah minimal satu alkap. Namun, dalam dinamika pembahasan di masing-masib alkap partainya kalah suara. Pihaknya tidak mempersoalkan 'kekalahan' tersebut karena perjuangan Golkar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat masih bisa disuarakan lewat anggota. "Garis partai akan tetap diperjuangkan," kata Heru.

Golkar menempatkan kadernya dua orang sebagai angota di Komisi C dan di Komisi A, B, dan D masing-masing satu orang. Senada, PKS juga sempat menyayangkan proses pemilihan pimpinan alkap yang hanya mengakomodasi partai-partai dengan keanggotaan terbanyak di DPRD Bantul. Namun, hasil akhirnya tetap menghormati sebagai bagian dari proses demokrasi.

Ketua Fraksi PKS, Arif Haryanto mengatakan pola pemilihan alkap masih sama dengan periode lima tahun sebelumnya. Sebenarnya PKS, kata Arif, sempat berkomunikasi dengan partai-partai pemenang agar dalam pemilihan pimpinan alkap seperti DPRD periode 2009 lalu. Saat itu proses pemilihan pimpinan alkap proporsional, masing-masing fraksi ada keterwakilan, sehinga lebih nyaman dalam kinerjanya.

Namun hasil komunikasi itu tidak berlanjut. "Karena peta politiknya seperti itu ya sudah tidak apa-apa. Demokrasi memang memungkinkan yang banyak [anggota] yang potensi duduki jabatan," ujar Arif.

Pihaknya menyadari keterewakilan PKS di DPRD Bantul hanya empat orang.  Keempat orang itu masing-masing di delegasikan ke komisi A, B, C, dan D.

Proses pemilihan pimpinan alkap yang digelar Selasa (8/10/2019), berlangsung mulus, kecuali di Komisi B yang sempat voting. Namun, akhirnya Komisi B memilih Wildan Nafis dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara Komisi A memilih Agus Salim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Komisi C Dwi Kristianto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Komisi D Enggar Suryo Jatmiko dari Gerindra.

PAN, PKB, Gerindra, dan PDIP merupakan partai dengan suara terbanyak dan memiliki keterwakilan terbanyak di DPRD Bantul. Keempat partai itu juga pemegang kursi pimpinan Dewan.

Ketua Fraksi PDIP, Sura manenatakan komposisi alkap yang suda disahkan sudah sesuai dengan rencana partai dan sudah ideal. Ia tidak memungkiri semua alkap dipegang oleh partai pemenang. "Kami sebenarnya sudah ada komunikasi agar pembagian pimpinan alkap proporsional tapi komunikasi tidak ada tindaklanjut," kata Suratman.

Selain mendapat jatah ketua Komisi C, PDIP juga mendapat posisi wakil ketua Komisi B, yakni Aryunadi, sekretaris Komisi D Pramudi Ananto dan ketua Bapemperda Pambudi Mulya.