Penanganan Kawasan Kumuh Perlu Pembangunan Fisik dan Non Fisik

Harianjogja.com, JOGJA-- Kawasan Kumuh di Kota Jogja yang semula tercatat seluas 281,97 hektar (ha), pada Oktober ini tinggal menyisakan sekitar 21 ha. Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang telah berlangsung sejak 2016, ditargetkan pada akhir tahun ini tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Jogja.

Meski gencar menata kawasan kumuh dengan berbagai pembangunan fisik, Kotaku tidak lupa pula melakukan pembangunan non fisik bagi masyarakat. Pembangunan non fisik menjadi pendukung dalam menata kawasan kumuh, sebab sebaik apapun penataannya, jika masyarakat masih memiliki kebiasaan buruk, hasilnya pun tidak optimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Manusia Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jogja, Edy Muhammad, menuturkan setelah Kotaku menjadi salah satu program di Kota Jogja yang dinilai berhasil, untuk menjaga keberlanjutannya maka dilakukan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam hal pemberdayaan masyarakat, kami melihat dengan program yang sudah ada seperti dodolan kampung, memberikan inspirasi kepada masyarakat di masing-masing kampung bahwa mereka sudah berjalan pemberdayaannya,” katanya dalam Lokakarya Kotaku Menemukenali Potensi Ekonomi, Sosial, Budaya di Kawasan Prioritas Menuju Kota Nyaman Huni, di Balaikota, Rabu (9/10/2019).

Dalam lokakarya ini, Pelaksana Program Kotaku mengundang sejumlah unsur kampung seperti pengurus kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lurah dan lainnya. mereka diajak untuk memahami potensi di kampungnya dan menggerakkan pemberdayaan masyarakat sebagai tindak lanjut dari penataan lingkungan Kotaku.

Pemberdayaan yang sudah berjalan itu, lanjut Edy, baik melalui APBD maupun Kotaku, perlu ditingkatkan sehingga memberi dampak pada tribina, yakni bina manusia, bina ekonomi dan bina lingkungan. “Fisik merupakan bagian dari bina lingkungan,” ujarnya.

Lalu pada bina manusia mencakup kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan bina ekonomi yakni pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teorinya, kalau ekonomi berjalan, kemiskinan akan turun, maka lingkungan yang cantik sebagai pendukung Jogja Kota Pariwisata bisa terjaga.

Ia menyebutkan berbagai kegiatan pemberdayaan yang sudah berjalan di masyarakat diantaranya produksi batik, kuliner, kampung sayur, lele cendol dan lainnya. “Untuk kuliner sudah direspon Pemkot dengan program Nglarisi, setiap kegiatan pemerintah harus pakai konsumsi dari produk UMKM,” katanya.

Ketua LPMK Karangwaru, Subandono, mengatakan berdasarkan pengalamannya selama ini, BKM dan LPMK masih terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak saling mendukung dalam setiap program. “Maka seharusnya BKM, LPMK dan seluruh unsur kampung bersinergi, karena pembangunan fisik dan non fisik seharusnya saling mendukung,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News