Memprihatinkan, 26% Keluarga di Gunungkidul Belum Miliki Jamban Sehat

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kepemilikan jamban sehat di Gunungkidul masih sangat memprihatinkan. Berdasar data Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul, sebanyak 26% keluarga di Bumi Handayani tidak memiliki fasilitas jamban sehat.

Sekretaris Dinkes Gunungkidul, Priyanta Madya Satmaka, mengatakan jajarannya sudah mendata fasilitas kepemilikian jamban sehat di masyarakat. Untuk pendataan, diterjunkan petugas sanitarian dari puskesmas yang ada di setiap wilayah.

Hasilnya, di Gunungkidul sudah tidak ada warga yang buang air besar (BAB) sembarangan karena di 2016 lalu sudah mendeklarasikan Stop BABS. Meski demikian, ada problem lain yakni masih ada sekitar 26% keluarga yang belum memiliki fasilitas jamban sehat. “Standarisasi jamban sehat menggunakan leher angsa dan hingga saat ini baru 76 persen warga yang memenuhinya, dan sisanya sebanyak 26 persen masih menggunakan fasilitas jamban seadanya,” kata Priyanta kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Menurut dia, untuk mengoptimalkan kepemilikan jamban sehat sudah disiapkan beberapa program lintas sektoral. Selain penyediaan yang difasilitasi anggaran Pemkab melalui program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK), percepatan juga dilakukan melalui anggaran di desa atau bantuan keuangan khusus dari Pemda DIY. “Untuk APB-Des, ada kewajiban untuk pembangunan setahun minimal 10 unit jamban sehat. Selain itu, di DPUPRKP juga ada program pembangunan jamban secara komunal,” tuturnya.

Priyanta menuturkan untuk penganggaran Dinkes tidak mengalokasikan karena sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis hanya bersifat mendorong dan melakukan standarisasi berkaitan dengan jamban sehat. “Pengerjaan dilakukan secara lintas sektoral,” katanya.

Camat Saptosari, Jarot Hadi Atmojo, mengatakan sejak 2015 jajarannya menyisihkan sebagian anggaran PIWK untuk program jamban sehat. Setiap tahun tidak kurang dari Rp100 juta untuk stimulan program tersebut. “Untuk besaran pembangunan satu unitnya mendapak bantuan Rp2,5 juta,” katanya.

Kepala Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Suhadi, mengatakan sesuai dengan arahan Bupati yang mendorong pemerintah desa berpartisipasi dalam pembuatan jamban sehat, Pemdes Pacarejo mengalokasikan anggaran untuk program tersebut. Rencananya ada program pembuatan jamban sehat di 20 titik yang didanai menggunakan dana desa di termin ketiga. “Selain jamban kami juga membangun rumah tak layak huni sebanyak 27 unit,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.