Atasi Kekeringan, Butuh Rp75 Miliar untuk Bangun Sumur Bor

Warga Dusun Gunung Asem, Desa Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk, memperbaiki sambungan pipa air untuk menyalurkan air dari truk tangki ke bak penampungan milik warga, Selasa (15/10/2019). - Harian Jogja/Muhammad Nadhir Attamimi
18 Oktober 2019 06:47 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY menyarankan pembangunan sumur bor terus berlanjut agar persoalan kekeringan bisa teratasi secara permanen. Diperkirakan butuh sekitar Rp75 miliar untuk melanjutkan pembangunan sumur bor hingga 2021.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan pembangunan sumur bor harus terus berlanjut sebagai solusi mengatasi kekeringan di wilayah DIY. Karena kekeringan yang terjadi di DIY setiap tahun memaksa seluruh masyarakat terdampak harus membeli air dengan harga cukup mahal. Di wilayah DIY saat ini sudah terdapat 167 sumur bor yang sudah dibangun dengan APBD maupun APBN.

“Berdasarkan hasil studi masih diperlukan sekitar 300 titik lebih sumur bor untuk mengatasi kekeringan di daerah prioritas satu dan prioritas kedua. Khusus untuk daerah prioritas satu ini yang memang sama sekali belum ada sumber air, perlu sekitar 159 sumur bor dalam,” terangnya, Kamis (17/10/2019).

Ia mengatakan, pada 2020 telah dianggarkan sekitar Rp4 miliar untuk melakukan survey investigation design (SID) sebagai syarat membangun sekitar 150 titik sumur bor. Adapun pembangunan sumur bor pada titik yang telah disurvei direncanakan pada 2021 mendatang dengan anggaran sekitar Rp500 juta setiap satu titik.

“Sehingga total tahun 2021 perlu sekitar Rp75 miliar baik dari APBD dan APBN untuk membangun sumur bor. Tahap berikutnya akan dilakukan studi lagi untuk membangun titik-titik lain. Intinya kami berharap semua daerah yang bisa dibangun sumur bor untuk atasi kekeringan. Kami sangat menghargai langkah dropping air, namun tetap harus dicarikan solusi untuk jangka panjang,” ujarnya.

Huda mengatakan, setelah sumur bor dibangun, aspek pengelolaan sangat penting. Ia menyarankan untuk diserahkan kepada pemerintah desa melalui kelompok sehingga memudahkan untuk menangani ketika terjadi kerusakan. Mengingat, jika pengelolaan dilakukan oleh instansi di atas pemerintah desa sangat menyulitkan penanganan ketika terjadi kerusakan. Hal itu terjadi di wilayah DIY, di mana ada sumur bor tidak memberikan kepada warga karena pemerintah desa tidak memiliki akses.

“Kalau dikelola masyarakat sekitar, mereka akan merasa memiliki dan ketika rusak akan langsung diusahakan perbaikan,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana mengatakan volume air bersih yang didistribusikan sejak memasuki awal musim kemarau hingga September 2019 lalu tercatat 19,17 juta liter air. Jumlah itu merupakan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta. Pemerintah menyalurkan 3.144 tangki berisi 15,72 juta liter dan swasta menyalurkan  3.834 tangki atau sekitar 3,45 juta liter air. Total volume itu terdistribusikan di empat kabupaten pada 30 kecamatan, 91 desa di 256 dusun terdampak kekeringan.

“Penyaluran air bersih oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo untuk Oktober [2019] ini kami pastikan masih aman,” katanya.

Gunungkidul menjadi kabupaten paling banyak terdampak kekeringan, dengan jumlah 162 dusun pada 59 desa yang dipasok 16,48 juta liter dalam 3.297 tangki. Sebanyak 2.618 tangki diberikan oleh pemerintah dan 679 tangki adalah bantuan swasta.  Adapun Bantul telah mendapatkan pasokan 367 tangki berisi 1,8 juta liter air yang diberikan kepada 39 dusun di 14 desa. Kulonprogo menghabiskan 165 tangki berisi 825.000 liter air yang diberikan untuk 55 dusun.