19 Juta Liter Air Dikucurkan ke 456 Dusun DIY untuk Atasi Kekeringan

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat 19,1 juta liter air bersih didistribusika selama musim kemarau di lima kabupaten terdampak kekeringan di DIY. Penyaluran air masih diteruskan karena hingga awal September 2019 belum ada tanda-tanda turun hujan.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana mengatakan volume air bersih yang didistribusikan sejak memasuki awal musim kemarau pada Mei 2019 hingga Jumat (6/9/2019) pekan lalu tercatat 19,17 juta liter air. Jumlah itu merupakan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta. Pemerintah menyalurkan 3.144 tangki berisi 15,72 juta liter dan swasta menyalurkan  3.834 tangki atau sekitar 3,45 juta liter air. Total volume itu terdistribusikan di empat kabupaten pada 30 kecamatan, 91 desa di 256 dusun.

“Penyaluran air bersih oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo untuk September dan Oktober [2019] ini kami pastikan masih aman,” katanya kepada Harian Jogja, Selasa (10/9).

Gunungkidul menjadi kabupaten paling banyak terdampak kekeringan, dengan jumlah 162 dusun pada 59 desa yang dipasok 16,48 juta liter dalam 3.297 tangki. Sebanyak 2.618 tangki diberikan oleh pemerintah dan 679 tangki adalah bantuan swasta.  Adapun Bantul telah mendapatkan pasokan 367 tangki berisi 1,8 juta liter air yang diberikan kepada 39 dusun di 14 desa. Kulonprogo menghabiskan 165 tangki berisi 825.000 liter air yang diberikan untuk 55 dusun.

BPBD DIY telah merespons peringatan dini bencana kekeringan pada 60 hari ke depan yang dikeluarkan BMKG pada akhir Agustus lalu. Sebanyak 500 tangki air bersih telah disiapkan untuk Gunungkidul selama September dan Oktober, sedangkan Bantul disiapkan anggaran Rp40 juta melalui BPBD Bantul.

“Kulonprogo juga sudah siap dengan anggaran jika sewaktu-waktu harus distribusi air, untuk Sleman menyiapkan 200 tangki air bersih,” katanya.

Anggota DPRD DIY Huda Tri Yudiana khawatir  penanganan bencana kekeringan tidak berjalan maksimal. Dia meminta Pemda DIY lebih intens menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan, apalagi hingga awal September 2019 ini belum ada tanda-tanda memasuki musim hujan. Ia mendesak Pemda DIY memberikan jaminan kepada warga miskin untuk mendapatkan air bersih, sehingga mereka tidak terbebani membeli air bersih.

“Kalau warga miskin harus beli air sendiri, mereka bisa jadi tambah miskin lagi, karena uang yang dimiliki seharusnya bisa untuk makan serta kebutuhan lain akhirnya untuk beli air. Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah itu bisa gagal kalau kebutuhan air ini tidak tertangani,” ujarnya.

Huda menilai bantuan dari swasta boleh-boleh saja diterima, tetapi sebaiknya jangan terlalu diharapkan. “Tugas utamanya pemerintah, anggaran itu ada dan semestinya bisa dimaksimalkan,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News