Terpecah Belah saat Pilpres, Indonesia Krisis Selera Humor

Wayang humor Dewa Ruci, Sabtu (21/4/2018). - Harian Jogja/Desi Suryanto
21 Oktober 2019 20:57 WIB Rahmat Jiwandono Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN-- Humor dinilai diperlukan untuk mengkritisi pemerintah yang berkuasa. Hal itu disampaikan komedian sekaligus peneliti humor dan komedi Sakdiyah Ma'ruf, dalam seminar bulanan yang digelar Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Senin (21/10/2019).

Dia mengatakan saat ini Indonesia mengalami krisis selera humor. Hal itu dibuktikan dalam kampanye pada Pemilu 2019, sehingga masyarakat terbelah. "Rakyat terbelah, seolah-olah tidak ada titik temu," kata Sakdiyah Ma'ruf, di Gedung PSKK UGM.

Menurutnya tradisi humor terkait dengan politik mengalami masa keemasan di era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu sebabnya kata dia, komedian perlu lebih berani mengkritisi pemerintah terlepas dari jenis lawakannya. Mereka juga diharapkan terbuka untuk membicarakan aspirasi politik.

Adapun di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ia membandingkan, ada program televisi swasta yang mengkritisi pemerintah namun tetap baik-baik saja. "Acara Sentilan Sentilun yang dibawakan oleh budayawan Butet Kertaradjasa dan Slamet Rahardjo," kata dia.

Dikatakannya pula untuk lima tahun ke depan, satir atau sindiran terhadap kondisi politik di Indonesia harus dikedepankan sebagai kontrol terhadap pemerintah. Baginya, satir adalah pilar kelima dalam demokrasi.

"Setelah pers di pilar keempat baru satir dan humor," ungkapnya. Fungsi humor dan satir adalah untuk mengkritisi sebuah keadaan. Masyarakat perlu wadah untuk mengkritisi kondisi bangsa.

Adapun persoalan-persoalan yang bisa dikritisi antara lain sentimen nasionalisme, populisme, atau pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Ia mengklaim masih banyak negara yang menghadapi masalah jauh lebih pelik daripada Indonesia tetapi tidak akan mudah menghadapi masalah seperti itu bila tradisi humor berkembang dengan baik. "Akan lebih membantu jika masyarakat punya ruang terkait dengan humor guna membicarakan hal itu [kritik]," jelas dia.

Komedian yang berani mengkritisi pemerintah sejatinya kata dia banyak, namun ada kekhawatiran mereka bakal dijerat pasal tertentu.

Di sisi lain, tradisi menyampaikan aspirasi yang dibalut dengan komedi dan dibekali pengetahuan serta refleksi terhadap persoalan kebangsaan belum banyak dilakukan.

Kondisi pada saat ini lanjut dia berbeda dengan Orde Baru, karena masyarakat saat itu tidak mempunyai ruang untuk mengkritik pemerintah. "Harus diperjelas juga target satir, apakah pemerintah atau organisasi masyarakat [ormas]," ujarnya.