Lowongan CPNS Pemda DIY untuk Pendidikan Diploma Paling Banyak

Ilustrasi CPNS. - Antara Foto/Adwit B Pramono
31 Oktober 2019 07:37 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA— Pemda DIY sesuai kebijakan Pemerintah Pusat akan membuka 318 lowongan dengan kualifikasi pendidikan diploma melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dari 718 formasi, berdasarkan data pusat yang diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, kualifikasi pendidikan D-III Akuntansi sebanyak 128 formasi, S-1 Manajemen 111 formasi, D-III Manajemen sebanyak 51 formasi, S-1 Kimia, Fisika atau Biologi dalam satu kualifikasi dibutuhkan 51 formasi. 

Selain itu S-1 Psikologi sebanyak 20 formasi, teknik sipil 12 formasi, D-III pekerja sosial sebanyak 11 formasi, D-III kearsipan 20 formasi, D-III perpustakaan 77 formasi, D-III teknik elektro 15 formasi, S-1 ilmu hukum tercatat kebutuhan 17 formasi. Sisanya merupakan kebutuhan kualifikasi pendidikan lainnya dengan jumlah di bawah 10 formasi.

“Yang diberikan pusat memang seperti itu,” terang Kepala BKD DIY Agus Supriyanto, Rabu (30/10/2019).

Ia memastikan formasi itu merupakan pemberian pemerintah pusat dengan mempertimbangkan usulan Pemda DIY. Hanya saja jumlah itu masih jauh dari harapan Pemda DIY. “Harapan saya kan mengajukan 1.700 bisa dipenuhi tetapi setelah divalidasi oleh pusat jadi 900, kemudian ditetapkan formasi hanya 718,” katanya.

Agus mengatakan secara prinsip hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY kekurangan PNS. Pihaknya paling banyak mengajukan untuk mengisi formasi guru, serta tenaga kependidikan. Namun kemudian, dari 718 kuota tersebut paling banyak untuk mengisi tenaga kependidikan. “Awalnya divalidasi Jakarta itu diberi asal tidak boleh lebih dari 900, kami ajukan 900, terus yang disetujui 718 itu,” ucapnya.

Untuk mencukupi kekurangan tersebut Pemda DIY akan membuka lowongan tenaga honorer namun melalui satu pintu di bawah keputusan Gubernur DIY. Selain itu ujian honorer ini direncanakan akan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) dan wawancara. “Nanti akan diberikan melalui SK Gubernur,” ujarnya.